"Semua bandara dan maskapai penerbangan diberitahu untuk siap beroperasi lagi mulai 25 Mei," kata Menteri Penerbangan Sipil Hardeep Singh Puri via jejaring medsos Twitter. Namun tidak ada indikasi penerbangan internasional untuk kembali dibuka.
https://twitter.com/HardeepSPuri/status/1263068920690302977
Puri mengatakan, maskapai penerbangan akan diizinkan untuk mengoperasikan lagi sekitar sepertiga kapasitas penerbangannya.
Semua maskapai harus menaati pedoman harga tiket yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan sipil India, saat memulai kembali beberapa penerbangan domestik.
Pemerintah India menghentikan semua penerbangan domestik - yang mengangkut 144 juta penumpang serta kargo di seluruh negara tersebut pada tanggal 25 Maret, beberapa hari setelah menangguhkan penerbangan internasional.
Sementara itu jaringan kereta api antar negara bagian India - yang biasanya membawa lebih dari 20 juta penumpang sehari – sudah kembali beroperasi seminggu yang lalu.
Mulai tanggal 1 Juni, pemerintah India juga akan menambah layanan kereta bagi penumpang sebanyak 100 kereta berkapasitas 200-an penumpang, yang beroperasi ke dan dari kota-kota besar dan beberapa kota kecil. Demikian diumumkan jawatan kereta api Indian Railways Rabu (20/05) malam. Pemesanan tiket secara online sudah dimulai dari Kamis(21/05) ini.
Angka sebaran virus corona melonjak, RS pemerintah kewalahan
Pengumuman itu disampaikan pada hari yang sama ketika negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu melaporkan lonjakan harian terbesar dalam sebaran infeksi COVID-19, dengan 5.611 kasus baru yang tercatat dalam 24 jam.
Total yang terinfeksi virus COVID-19 di India menjadi 106.750 orang, dengan pusat keuangan Mumbai menjadi kota yang paling parah didera sebaran virus corona SARS-Cov-2, demikian menurut angka statistik pemerintah.
Laporan resmi menyebut, lebih dari 3.300 orang meninggal di India akibat COVID-19. Namun diperkirakan angka tidak resminya jauh lebih tinggi dari data tersebut. Seperempat korban jiwa tercatat berasal dari lokasi di Mumbai dan sekitarya. Kota-kota besar lainnya seperti New Delhi dan Ahmedabad juga mengalami dampak berat akibat wabah corona.
Pihak berwenang di Mumbai mencari bantuan berupa ribuan tempat tidur pasien dari rumah sakit swasta, karena penanggung jawab fasilitas perawatan yang dikelola pemerintah sudah kewalahan mengatasi wabah di kota berpenduduk 20 juta orang tersebut.
"Sebuah rencana sedang dipertimbangkan untuk mengambil alih 80 persen tempat tidur di rumah sakit swasta, yang semula disiapkan untuk kasus-kasus non-COVID," kata juru bicara Kota Mumbai, Vijay Khabale-Patil kepada AFP.
Banyak pasien yang terpapar virus corona dilaporkan tidur di jalan-jalan di luar rumah sakit menunggu anteran mendapat tempat tidur. Pihak berwenang mengatakan, perlu meningkatkan hingga 5.000 tempat tidur lagi bagi pasien yang sakitnya kritis.
Mumbai membangun rumah sakit lapangan darurat dan mengubah beberapa bangunan publik menjadi fasilitas karantina, termasuk tempat balap kuda abad ke-19, stadion olahraga yang digunakan untuk menjadi tuan rumah pertandingan NBA tahun lalu dan sebuah planetarium.
Penyakit di musim penghujan menghantui
Ada kekhawatiran musim penghujan bulan depan dan penyebaran penyakit endemikseperti demam berdarah akan menambah beban petugas medis dan jawatan kesehatan dalam menangani virus COVID-19.
Ibu kota New Delhi, yang berpopulasi lebih 20 juta orang, juga terkena dampak parah. Sekarang kota ini mencatat lebih dari 10.000 kasus positif corona. Pihak berwenang mengkonfirmasi 160 kematian akibat Covid-19. Menurut laporan media yang mengutip catatan dinas penguburan- angka korban meninggal sesungguhnya diperkirakan setidaknya tiga kali lipat dari jumlah resmi yang dilaporkan pemerintah.
Kota terbesar di negara bagian Gujarat, Ahmedabad, telah mencatat 8.945 kasus positif corona dengan sekitar 600 angka kematian Covid-19.
Para ahli memperkirakan epidemi akan makin memburuk di kota-kota besar selama bulan depan dan penularan virus corona diperkirakan akan memuncak pada bulan Juni atau Juli. ap/as (AFP/Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika