Negara ini bermandi pujian karena mampu mengelola pandemi Covid-19 dengan baik. Apa saja kunci suksesnya?
Taiwan, Hong Kong, dan Vietnam adalah tiga negara yang jadi perbincangan dalam urusan menghadapi serta menangani Covid-19. Tapi itu bisa dihapami.
Melansir data worldometers, mereka tergolong mampu menangani pandemi ini dengan baik. Per-22 Mei 2020, di Taiwan hanya ada 441 kasus positif yang terkonfirmasi. Dari angka itu, 407 di antaranya sembuh, dan hanya 7 kasus kematian. Total populasi negara ini sekitar 24 juta jiwa.
Sementara itu Hong Kong yang berpopulasi 7,5 juta jiwa, telah mengonfirmasi 1.064 kasus, dengan hanya 4 kematian dan 1.029 orang dinyatakan pulih. Adapun Vietnam mengkonfirmasi 324 kasus dari populasi 97 juta orang. Yang menarik, mereka tidak mencatatkan adanya kematian sama sekali, dan 264 orang sudah sehat kembali.
Dari ketiga negara tersebut, Taiwan tergolong yang banjir pujian karena dianggap paling responsif namun tidak represif. Negeri pulau yang secara geografis jaraknya hanya sekitar 130 km dengan pusat episentrum bencana ini dianggap mampu menjaga virus tetap terkendali ketika bagian lain dunia justru terpuruk dan kebingungan. Lalu, bagaimana cara negara yang tak masuk dalam anggota WHO ini menekan pandemi tersebut?
Kewaspadaan. Ini adalah faktor utama yang membedakan Taiwan dengan banyak negara. Sejak awal, Pemerintah Taiwan meragukan informasi dan jumlah infeksi virus corona yang dilaporkan China (bahkan kata “meragukan” sebenarnya terlalu halus karena sebenarnya, dalam berbagai sumber disebut mereka “tidak percaya pada informasi dari China”).
Pada 31 Desember 2019, Wakil Direktur Jenderal Pusat Pengendalian Penyakit melihat sebuah posting di satu situs yang menunjukkan diskusi antara petugas medis di Wuhan tentang para pasien yang menunjukkan tanda-tanda seperti penyakit flu burung. Mereka pun waspada. Mereka segera mulai menjalankan inspeksi di dalam pesawat dari Wuhan sebagai tindakan pencegahan.
Tak cukup sampai di sana, Menurut laporan Council on Foreign Relations (Dewan Hubungan Luar Negeri) yang berbasis di AS, Taiwan bahkan memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang potensi virus corona baru dari Wuhan yang menular dari manusia ke manusia pada 31 Desember 2019 (saat itu belum disebut Covid-19).
Namun, WHO tidak meresponsnya dengan baik. “Sebaliknya, WHO mendukung penyangkalan China terhadap penularan dari manusia ke manusia sampai 21 Januari 2020. Ketika WHO terlihat meremehkan ancaman global, Taiwan mengadopsi langkah-langkah kuat untuk menyaring, menguji, melacak kontak, dan menegakkan karantina,” bunyi laporan tersebut.
Ya, setelah kewaspadaan, faktor kecepatan memegang peranan kunci. Tsai Ing-Wen, Presiden Taiwan, dalam tulisannya di majalah Time (16 April 2020), berjudul “How My Country Prevented a Major Outbreak of COVID-19” menjelaskan kecepatan gerak itu. Ketika berita tentang corona muncul dari Wuhan menjelang Tahun Baru Imlek, mereka bertindak.
“Bulan Januari kami segera mendirikan Central Epidemic Command Center (CECC) untuk menangani tindakan pencegahan. Kami menerapkan pembatasan perjalanan dan membangun protokol karantina untuk para pelancong berisiko tinggi,” dia mengungkap.
Taiwan memang segera membuat larangan perjalanan pada pengunjung dari China, Hong Kong dan Makau segera setelah jumlah kasus virus korona mulai meningkat di daratan China. Tak ada pintu terbuka dari wilayah episentrum bencana.
Pada 21 Januari 2020, warga negara Taiwan pertama terinfeksi Covid-19. Pemerintah Taiwan segera melakukan langkah-langkah investigatif untuk melacak riwayat perjalanan dan kontak, melakukan isolasi, sekaligus mencegah penyebaran yang lebih luas. Trauma, diakui Tsai Ing-Wen membuat mereka paranoid.
“Rasa sakit kehilangan banyak orang saat SARS 2003 memberikan pelajaran besar yang membuat pemerintah dan masyarakat dalam kewaspadaan tinggi,” papar perempuan kelahiran Taipei, 1956 ini.
SARS memang membuat pemerintah dan masyarakat Taiwan kompak. Di bawah arahan Menteri Kesehatan Chen Shih-chung, mereka bekerja sama. Mereka memainkan peran secara konstruktif. Dari sisi regulator, pemerintah mengatur protokol kesehatan secara ketat.
Tak ada karantina (lockdown) nasional seperti yang ditempuh banyak negara. Namun diberlakukan kewajiban menggunakan masker dan desinfektan secara intensif, juga physical distancing yang ketat.
Tsai Ing-Wen menceritakan bahwa untuk mencegah masyarakat terjebak mass panic buying, pemerintahannya bergerak taktis. Dalam mengantisipasi kelangkaan, penimbunan, dan permainan harga masker, pemerintah juga mengambil alih serta memperketat produksi, distribusi berikut penjualannya.
Dari sisi produksi, mereka menginvestasikan Rp 99,5 triliun untuk membuat masker bedah. Kementrian ekonomi mengoordinasikan kerjasama pemerintah dengan pihak perusahaan machine-tool dan pemasok alat kesehatan untuk memproduksi masker sekaligus menggenjot kapasitas produksi.
Presiden Tsai ingin memastikan persediaan masker tercukupi. Kerjasama ini meningkatkan kapasitas produksi harian Taiwan dari 1,8 juta masker menjadi 8 juta masker. Mereka menyebutnya sebagai “Masker Keajaiban Taiwan”.
Tsai juga melarang ekspor masker medis sejak 24 Januari, sehari sebelum Imlek. Dia ingin sejak awal Februari, masker dapat diakses seluruh warga negaranya. Intuisinya sudah bicara wabah ini tidak bisa dianggap main-main sehingga masker harus cukup.
Agar keinginan itu terpenuhi, wanita berkacamata ini pun membuat sistem jatah penjualan masker untuk mencegah penimbunan sekaligus memastikan semua orang memiliki akses yang mudah untuk mendapatkannya.
Pemerintah juga yang kemudian mendistribusikan masker ke rumah sakit, apotik, supermarket, sampai convenience store (toko kelontong), untuk memastikan semua warga dapat dengan mudah mengakses pembelian masker.
Bahkan mereka juga menetapkan harga masker. Sementara di banyak negara mengalami kekurangan, masyarakat Taiwan dapat membeli masker dengan harga terjangkau: hanya Rp 2.500 per masker.
Walaupun dijual murah, warga Taiwan tetap harus menunjukan kartu identitas asli dan kartu asuransi nasional agar bisa membeli masker. Tak hanya memastikan persediaan masker, pemerintah juga melakukan gerakan penggunaan hand sanitizer di seluruh ruang-ruang publik.
Beruntung, ketika protokol kesehatan yang ketat diterapkan sejak dini, masyarakat Taiwan tidak ngeyel. Dalam urusan penggunaan masker, umpamanya. Menggunakan masker wajah sudah jadi kebiasaan mereka selama bertahun-tahun, bahkan sebelum ada wabah virus korona.
Masyarakat di sana menggunakannya untuk terhindar dari penyakit menular lainnya dan polusi udara. Ditambah dengan pengalaman SARS, mereka menjadi sangat waspada terhadap potensi penularan virus yang baru pada 12 Februari 2020 disebut WHO sebagai Covid-19 itu.
Apa yang dilakukan Taiwan benar-benar langkah yang sangat maju. Sementara negara-negara lain masih sibuk memperdebatkan apakah serta bagaimana caranya mengambil tindakan preventif – dan beberapa pemerintahan membuat tindakan konyol karena merasa bebas ancaman Covid-19, bahkan ingin mengundang turis demi pariwisatanya – Taiwan sudah sangat siap.
Pada tanggal 25 Januari, ketika dunia masih santai-santai saja, Taiwan mencatat empat infeksi baru di wilayah mereka. Tsai Ing-Wen dan jajaran pemerintahannya pun kian waspada dan sigap. Mereka tak mau terluka kembali seperti saat SARS melanda. Mereka tahu potensi pandemi telah benar-benar hadir di depan mata.
Untuk melengkapi pengetatan pintu masuk dan perjalanan, menggenjot produksi dan distribusi masker, mendirikan pusat komando epidemi sentral, protokol kesehatan, mereka memanfaatkan media massa sepanjang waktu untuk menyebarkan pengetahuan tentang virus corona kepada masyarakat secara terbuka. Artinya, mereka memberlakukan transparansi data menjadi elemen vital mengatasi pandemi.
Dr. Jason Wang, seorang ahli kebijakan kesehatan masyarakat di Universitas Stanford di AS menyebut langkah ini sebagai “Reassure and Educate the Public, While Fighting Misinformation”. Yang menarik, Jason Wang melanjutkan, keterbukaan informasi ini ditopang dengan pemanfaatan teknologi yang baik.
Dalam makalahnya yang diterbitkan Journal of American Medical Association berjudul “Response to COVID-19 in Taiwan; Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing”, dia menyoroti penggunaan teknologi untuk melacak keberadaan warga negara yang berada di bawah karantina.
“Pemerintah akan memanggil Anda dan mencoba mencari tahu di mana Anda berada,” dia menjelaskan.
Pemerintah juga dapat melacak lewat telepon sehingga memastikan orang-orang yang dikarantina tetap berada di tempatnya, tidak keluyuran tak keruan. Tak lupa, Pemerintah Taiwan juga memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi mereka yang dikarantina.
Para pemimpin desa setempat membawa satu tas perlengkapan kebutuhan pokok seperti makanan atau pun buku kepada individu yang dikarantina. Presiden Tsai juga meluncurkan program kesejahteraan yang memberikan tunjangan harian US$ 30 bagi mereka yang terkena karantina selama dua minggu.
Langkah ini membuat masyarakat berani melaporkan keadaannya dengan jujur. Karena mereka tahu pemerintahannya menjamin buat yang dikarantina. Ada trust yang terbangun antara masyarakat dengan pemerintahnya. Sesuatu yang ironisnya banyak hilang di negara lain. Sebuah modal sosial yang begitu berharga.
Taiwan bisa melakukan hal di atas karena menggunakan big data dan teknologi. Data kependudukannya rapi jail. Mereka menggunakan teknologi dalam mengintegrasikan asuransi kesehatan nasional serta database imigrasi dan bea cukai.
Dengan cara ini, pemerintah bisa mengidentifikasi kasus-kasus potensial berdasarkan riwayat perjalanan dan gejala klinis warga negaranya. Pemerintah Taiwan juga mengharuskan para pelancong untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan online sebelum keberangkatan mereka ke Taiwan, sehingga mereka dapat dipisahkan berdasarkan risiko infeksi di kantor imigrasi.
Upaya ini bahkan telah intens dilakukan sebelum pemerintah mengambil langkah ekstrim menutup perbatasan, melarang ekspor masker wajah dan meningkatkan produksi masker di dalam negeri.
Dr. Wang menyebut keunggulan Taiwan dalam mengatasi Covid-19 adalah recognizing (mengakui potensi ledakan krisis, bukan bersikap denial), managing crisis (pengelolaan yang baik), serta communication (mengomunikasikan dengan transparan untuk membangun trust).
Efektivitas langkah-langkah tersebut terbukti memungkinkan Taiwan untuk tidak menekan kegiatan ekonominya secara drastis. Dunia bisnis sebagian besar beroperasi seperti biasa. Restoran, mal, buka dan tetap ramai.
Sekolah pun ditutup hanya karena liburan musim dingin yang sedikit diperpanjang, tetapi dibuka kembali pada akhir Februari dengan tindakan protokol kesehatan yang begitu ketat dan disiplin tinggi, baik antara pemerintah maupun masyarakatnya. Tak ada lockdown.
Ikuti Whatsapp Channel Republika