REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebut pemerintah belum memperlihatkan langkah terarah, konsisten dan jelas dalam mengatasi penularan Covid-19. Hal tersebut dia ungkapnya menyusul peningkatan kasus baru positif Corona dalam beberapa waktu belakangan ini.
"Bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali saling berlawanan dan berubah-rubah dan itu berdampak bagi berbagai sektor," kata Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Jumat (22/5).
Dia mencontohkan terkait kebijakan pelarangan mudik atau pulang kampung. Dia mengatakan, disaat yang bersamaan pemerintah memperbolehkan transportasi umum untuk beroperasi.
Menurutnya, meski dengan syarat memenuhi protokol kesehatan namun fakta di lapangan memperlihatkan protokol itu diabaikan. "Lihat saja ramainya bandara dan pelabuhan penyeberangan, belum lagi soal surat kesehatan palsu," katanya.
Dia melanjutkan, ketika daerah-daerah bersusah payah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah justru mulai mewacanakan relaksasi atau pelonggaran. Dia mengatakan, desakan agar pemerihtah lebih cepat melakukan uji berbasis PCR dan TCM dan mempercepat pengumuman hasil test juga belum sepenuhnya terealisasi.
Dia mengungkapkan, kondisi demikian membuat publik tak memiliki jalan lain kecuali mengandalkan ikhtiar mandiri dengan tertib menjalankan protokol kesehatan. Dia mengimbau masyarakat agar tetap menjalankan pola hidup sehat, mencuci tangan, mengenakan masker dan disiplin menerapkan kebiasaan physical distancing.
Mufida mengungkapkan, lonjakan dari kasus positif pertama pada 2 Maret menjadi 20.162 kasus pada 21 Mei merupakan sesuatu yang mengerikan. Dia mengatakan, terlebih dengan adanya lonjakan kasus positif 973 orang.
"Jumlah pasien meninggal sebanyak 1.278 orang per 21 Mei 2020 dimana puluhan di antaranya adalah para tenaga kesehatan, sungguh sangat memprihatinkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika