REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Organda mengapresiasi langkap Polri dan jajaran perhubungan baik Kemenhub maupun Dishub yang telah menertibkan angkutan travel ilegal sejak pemberlakuan larangan mudik diberlakukan. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengatakan pemerintah memang harus bertindak tegas menegakkan aturan.

"Pemerintah memang harus menjaga agar norma-norma hukum berfungsi baik sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ujar Ateng di Jakarta, Sabtu (23/5).

Ateng mengakui sekarangn adanya fenomena pemudik menggunakan transportasi sewa (travel ilegal). Travel ini  melintasi jalur tikus untuk dapat pulang ke kampung halaman meski pemerintah pusat sudah melarang mudik demi menekan penyebaran pandemi Covid-19.  

Organda, ujar Ateng, berharap pemerintah segera mencarikan solusi khususnya bagi kendaraan umum yang beroperasi tanpa izin sebagai travel ilegal. Selain mengetatkan aturan larangan mudik, Kemenhub harus memberikan penalti untuk mereka yang melanggar. "Sanksi tidak hanya ke pengemudi namun juga harus ke pemilik kendaraan, karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih cukup rendah," kata dia.