REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), berencana menggandeng unsur TNI untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Menurut Ketua Tim Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat, upaya tersebut merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan percepatan distribusi bantuan diterima oleh masyarakat. 

"Ke depan akan bekerja sama dengan tentara untuk distribusi ke lapangan," ujar Dudi dalam konfrensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/5).

Saat ini, kata Dudi, memang tidak hanya kombinasi antara PT Pos Indonesia serta ojek online (ojol) maupun ojek pangkalan (opang) saja sebagai strategi penyaluran bantuan di Jawa Barat. "Dengan Karang Taruna sudah dan dengan pekerja sosial juga sudah," katanya.

Dudi pun tak menampik, terdapat hambatan berkaitan dengan percepatan penyaluran bantuan provinsi. Terutama, kendala terjadi lantaran adanya perubahan data yang dinamis dari waktu ke waktu.

"Tapi Insya Allah tahap pertama bagi kami ini tahap pembelajaran, ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahap pertama untuk 445 ribu kita masih sisa 33 ribu. Insyaallah akhir Mei ini kita akan selesaikan," paparnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya telah mendorong PT Pos Indonesia harus dapat menyelesaikan seluruh distribusi yang tersisa dengan jangka waktu 14 hari ke depan. Terkait bantuan kepada non-DTKS, pihaknya menyiapkan untuk lebih 1,4 juta bantuan. Saat ini, setengah dari jumlah tersebut atau sebanyak 700 ribu bantuan telah dilakukan oleh Bulog.

Menurut Dudi, Pemprov Jabar akan menyelesaikan kurang lebih 10 hari, tanggal 6 (Juli). "Insya Allah dari Bulog selesai, penyeluran (PT) Pos itu insyaAllah 8 Juli akan kita selesaikan. terjadi overlap karena adanya perkembangan dan perubahan data," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika