REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah agar melibatkan peran serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para epidemiolog di Tanah Air sebelum membuka sekolah tahun ajaran baru 2020-2021. "IDAI sebagai ahli harus didengar dan digunakan rekomendasinya terkait rencana Kemendikbud dan beberapa dinas pendidikan daerah membuka sekolah kembali," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5).
Ia mengatakan apabila pemerintah pusat maupun daerah berencana membuka sekolah seperti biasanya, segala aspek perlu diperhatikan sebaik mungkin. Salah satunya melibatkan peran IDAI dan pakar epidemiolog.
Apalagi mengingat kondisi terakhir pasar, mal, dan bandara penuh sesak ketika masyarakat seharusnya menjaga jarak dan tetap berada di rumah demi memutus penyebaran serta penularan Covid-19. Karena itu, demi melindungi anak-anak Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, pemerintah pusat dan daerah harus ekstra hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan membuka sekolah.
"Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak," kata dia.
Selain mendorong pelibatan sektor medis, KPAI juga menyarankan pemerintah agar banyak belajar dari sejumlah negara yang mulai membuka sekolah setelah kasus Covid-19 turun dan bahkan nol kasus.
Beberapa negara yang kembali membuka atau menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah malah menjadi kluster baru penyebaran virus. Akibatnya, para anak didik dan guru di negara tersebut terinfeksi Covid-19.
Finlandia, Perancis dan Inggris yang memiliki sistem kesehatan baik juga tidak luput dari masalah itu setelah memutuskan membuka sekolah. "Malah menimbulkan kluster baru di lingkungan sekolah karena beberapa siswa dan guru tertular COVID-19 hanya dalam hitungan pekan," katanya.
Padahal negara Eropa tersebut membuka sekolah dengan persiapan yang matang serta protokol kesehatan ketat ternyata juga tidak aman dari penyebaran virus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika