BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai 27 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020 mendatang.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, berbeda dari PSBB sebelumnya, mulai Rabu (27/5) akan dilakukan beberapa penyesuaian.
“PSBB Tahap ketiga akan berakhir (Rabu dini hari jam 00.00 WIB). Insya Allah Kota Bogor akan bersiap-siap memasuki fase tatanan baru yang akan dimulai pada 4 Juni 2020. Ini menyesuaikan dengan masa akhir dari PSBB di DKI Jakarta. Karena Bogor tidak terlepas dan terintegrasi dari Jakarta dan sekitarnya,” ungkap Bima Arya dalam keterangannya dihadapan media di Balai Kota Bogor, Selasa (26/5).
Bima mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur memberikan ruang bagi Kota Bogor untuk memutuskan dengan pertimbangan kedekatan dengan Jakarta.
"Walaupun PSBB di Jawa Barat ujungnya 29 Mei, tapi karena pertimbangan berdekatan dengan Jakarta maka fase tatanan baru dari Kota Bogor akan dimulai pada 4 Juni,” katanya.
Meski demikian, lanjut Bima, Kota Bogor akan mulai melakukan penyesuaian mulai 27 Mei 2020.
“Pada prinsipnya protokol kesehatan akan kami perketat, pengawasan di wilayah (RT/RW) untuk arus keluar masuk orang akan kami perketat, namun kami akan memberikan izin bagi toko nonpangan, pasar serta restoran untuk bisa beroperasi dengan sejumlah persyaratan,” jelasnya.
Persyaratan yang dimaksud adalah tempat usaha wajib menerapkan protokol kesehatan, baik bagi pengunjung maupun karyawannya.
"Boleh makan di tempat tapi harus ada pembatasan-pembatasan. Misalnya untuk restoran atau cafe diwajibkan tetap dengan standar protokol kesehatan. Ditambah juga dengan pembatasan atas kapasitas yang ada," ujar dia.
"Jadi tidak diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas penuh, maksimal 50 persen dari kapasitas pengunjung sebelumnya dengan kursi yang disimpan (tidak disediakan penuh atau tidak sekedar diberi tanda silang),” kata Bima.
Kemudian, kata dia, untuk pasar dan toko-toko nonpangan (pakaian, sepatu, bengkel, dan lainnya) diizinkan beroperasi juga dengan catatan diberlakukan protokol kesehatan.
“Ada batasan dalam jumlah pengunjung. Perwali akan kami revisi dan ditetapkan besok supaya bisa menjadi panduan Satpol PP dan Dishub. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran tetap kami akan berlakukan sanksi. Apabila ada toko, resto yang kemudian beroperasi dengan full kapasitas dan tidak ada protokol kesehatan, tentu akan ada tindakan-tindakan penerapan sanksi berdasarkan Perwali yang telah direvisi nanti,” jelas Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika