Rabu 27 May 2020 19:09 WIB

Skenario Pemkot Bandung Jika PSBB Direlaksasi

Kurva penyebaran civid-19 di Bandung diklaim terkendali.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Dwi Murdaningsih
Pedagang menjual oleh-oleh dan jajanan khas Jawa Barat di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Pedagang oleh-oleh di kawasan tersebut mengalami penurunan omset  80 hingga 90 persen menjadi Rp80 ribu per hari dari penjualan pada musim arus mudik dan arus balik pada tahun lalu yang mencapai Rp5 Juta per hari karena terdampak larangan mudik dan PSBB Pandemi COVID-19
Foto: ANTARA/novrian arbi
Pedagang menjual oleh-oleh dan jajanan khas Jawa Barat di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Pedagang oleh-oleh di kawasan tersebut mengalami penurunan omset 80 hingga 90 persen menjadi Rp80 ribu per hari dari penjualan pada musim arus mudik dan arus balik pada tahun lalu yang mencapai Rp5 Juta per hari karena terdampak larangan mudik dan PSBB Pandemi COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengungkapkan penyebaran virus corona atau covid-19 di 30 kecamatan terus mengalami kenaikan namun bergerak pelan. Berdasarkan data covid-19 hingga hari ini jumlah positif corona mencapai 300 orang.

"Di Bandung belum datar banget (kurva) tapi mendekati ke datar, saya harapkan terus begini tapi kalau turun, saya belum dapatkan data itu. Bahasa moderatnya terkendali," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Rabu (27/5).

Baca Juga

Ia mengungkapkan, pihaknya melalui Dinas Kesehatan terus melakukan trasing dan memaksimalkan laboratorium yang bisa menguji sampel sebanyak 200 perhari. Termasuk tiap unsur kewilayahan harus mengetahui kondisi penyebaran di daerahnya.

Ditengah penyebaran covid-19 yang bergerak pelan, ia mengungkapkan pihaknya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berakhir 29 Mei mendatang. Menurutnya, terdapat beberapa opsi yang akan diusulkan kepada Wali Kota Bandung.

"Bagaimana kita mengevaluasi selama PSBB tetap tiga pendekatan dari dimensi kesehatan, pelaksanaan PSBB non kesehatan dan JPS (jaring pengaman sosial) termasuk juga menyiapkan bahan kebijakan apabila disetujui pimpinan terutama kegiatan relaksasi di dimensi ekonomi yang akan dilakukan," ungkapnya.

Menurutnya, skenario usulan relaksasi ekonomi pasca PSBB tidak akan 100 persen namun bertahap dan maksimal hanya 60 persen. Selain itu, skenario lainnya yang dibahas terkait sektor pendidikan, transportasi, keagamaan serta kegiatan bekerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tergantung pimpinan (usulannya diterima atau tidak,) kita menyiapkan pimpinan yang memutuskan," katanya.

Terkait harapan asosiasi pusat perbelanjaan di Bandung agar mal buka pasca PSBB, Ema mengungkapkan keinginan para pengusaha menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Menurutnya, jika PSBB tetap dilanjutkan maka mal tetap tidak bisa beroperasi.

Ia pun meminta agar masyarakat berpartisipasi dalam upaya menekan penyebaran covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjalankan protokol kesehatan. "Tolong respon kesadaran masyarakat harus maksimal juga. Segimana kita kerja keras,  masyarakat masa bodoh susah juga," katanya.

Terkait new normal, Ema mengaku pemerintah masih mempelajari kebijakan tersebut. Ia menyebutkan jika pengendalian virus di Kota Bandung saat ini cukup baik sehingga sektor lain seperti ekonomi, sosial dan budaya bisa bergerak lagi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement