REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI — Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan akan menyusun rencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada orang-orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong. Hal itu menjadi langkah konkret Taiwan dalam merespons situasi di wilayah tersebut. 

“Kami akan mengusulkan rencana aksi bantuan kemanusiaan untuk teman-teman dari Hong Kong. Kami akan terus mendukung tekad rakyat Hong Kong untuk mengusahakan demokrasi dan kebebasan,” kata Tsai kepada awak media pada Rabu (27/5). 

Dia tak memberi perincian lengkap kapan dan bagaimana bantuan itu akan diberikan. Tsai hanya mengatakan bahwa aksi itu akan dipimpin Dewan Urusan Daratan Taiwan (sebuah badan yang bertanggung jawab atas hubungan China-Taiwan). Sementara, pemerintah akan membentuk gugus tugas untuk mengoordinasikan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. 

Taiwan tak memiliki undang-undang tentang pengungsi yang dapat diterapkan pada massa pro-demokrasi Hong Kong jika mereka mencari suaka. Namun, Taiwan berjanji membantu warga Hong Kong yang keselamatan serta kebebasannya terancam karena alasan politik. 

Tsai mengatakan jumlah migran dari Hong Kong telah melonjak tahun lalu. Pemerintahannya memprediksi tren demikian akan terus berlanjut. 

China berencana menerbitkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong. Itu merupakan upaya terbaru China untuk menghadapi gerakan pro-demokrasi di wilayah tersebut. 

Dengan undang-undang itu, parlemen China akan memberdayakan dirinya untuk menetapkan kerangka hukum serta mekanisme implementasi guna mencegah dan menghukum tindakan subversi, separatisme, termasuk campur tangan asing di Hong Kong. Tindakan apa pun yang dianggap sangat membahayakan keamanan nasional akan diurus langsung parlemen China. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika