REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Al Muzammil Yusuf memandang pelibatan TNI-Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat untuk penerapan pola baru dalam beraktifitas atau new normal diperlukan melalui cara persuasif. Namun ia menganggap TNI-Polri juga perlu menertibkan kedatangan pekerja asing di tengah pandemi Covid-19.
"Jangan sampai PSBB WNI kita super ketat, sementara dengan WNA malah longgar dan mengalah. Padahal sangat mungkin mereka mambawa wabah corona dari luar negeri," kata Al Muzammil kepada Republika, Rabu (27/5).
Ia menyarankan agar TNI dan Polri bisa menutup akses pekerja dari luar negeri khususnya China. Hal itu mengingat wabah tersebut berasal dari luar negeri.
Politikus PKS tersebut menyebut langkah penutupan TKA terutama terhadap TKA dari China merupakan bukti negara melindungi WNI dari berbagai ancaman termasuk virus sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. "Sehingga wajar kalau (akses) tenaga kerja China ditutup sampai dengan wabah corona selesai," tegasnya.
Kemudian ia menilai kebijakan tersebut akan membuka peluang kerja di tengah sulitnya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di tengah Covid-19. Kebijakan tersebut juga penting untuk menjawab persepsi di masyarakat yang merasakan ada elit pusat yang komunikasi politiknya lebih menempatkan diri sebagai jubir kepentingan TKA ketimbang kepentingan TKI. Rumor dan persepi tersebut menurutnya harus dijawab dengan introspeksi pemerintah pusat dan dibuktikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang pro TKI.
"Jika hal-hal di atas dilakukan oleh Pemerintah Pusat saya kira masyarakat akan solid bersama Pemerintah untuk bersama-sama menghadapi tantangan Covid, PSBB, New Normal ke depan yang tidak ringan dan cukup kompleks yang harus melibatkan kebersamaan seluruh komponen bangsa," ungkapnya.
