REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Sosial memastikan sebanyak 3,7 juta petani dan nelayan masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Perinciannya, 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak.

Kepastian diterimanya bansos, menurut Jokowi, agar petani dan nelayan bisa tetap bekerja dan memenuhi stok pangan nasional. "Pastikan mereka menerima bansos, baik itu berupa PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Kamis (28/5).

Selain memperoleh bansos, kelompok petani dan nelayan juga mendapatkan bantuan subsidi bunga kredit. Pemerintah menganggarkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran bagi masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Subsidi bunga kredit ini diberi bagi debitur yang meminjam dana melalui kredit usaha rakyat (KUR), Mekaar, pembiayaan ultra mikro (UMi), pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lainnya.

"Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian saya kira ini juga ada," katanya.