REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa beberapa daerah di Indonesia akan memasuki kemarau. Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia sebanyak 30 persen diperkirakan mengalami kemarau lebih kering dari situasi normal.
Daerahnya meliputi yaitu sebagian Aceh, sebagian pesisir timur Sumatera Utara, sebagian Riau, Lampung Bagian Timur, Banten bagian Selatan, sebagian Jawa Barat, serta Jawa Tengah Bagian Tengah dan Utara. Prediksi awal kemarau terjadi pada Mei dan puncaknya pada Agustus 2020.
Kepala BPTHPH Jawa Barat, Ajat Sudrajat memaparkan, keadaan kemarau ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya ketersedian air untuk kebutuhan tanaman. “Imbasnya terjadi kekeringan serta biasanya berpengaruh terhadap peningkatan serangan Organisme pengganggu Tumbuhan (OPT), terutama peningkatan serangan hama,” kata Ajat melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5).
Dari hasil monitoringnya di kawasan Jabar, khususnya terkait komoditas hortikultura, pihaknya terus memantau secara intensif untuk meminimalisir dampak anomali cuaca dan OPT.
“Berdasarkan data monitoring BPTPH provinsi Jawa Barat sampai bulan April 2020 luasan tanaman cabai seluas 5.149 hektare dan bawang merah mencapai 1.575,5 hektare. Tentunya kami harus amankan pertanaman di lapangan dan memastikan bisa berproduksi secara optimal,” jelas dia.
Ajat menambahkan bahwa untuk menghadapai dampak perubahan iklim tersebut, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi yaitu dengan melakukan pemantauan lapangan terkait intensitas serangan OPT dan DPI. Peralihan musim kemarau (pancaroba) pada komoditas cabe dan bawang, biasanya berpeluang meningkatnya serangan OPT terutama hama seperti trips, kutu kebul, kutu daun dan ulat.
“Panasnya suhu pada musim kemarau menyebabkan perkembangan hama akan cenderung menjadi lebih cepat sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman yang mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman saat panen,” beber Ajat.
Lebih lanjut Sudrajat mengatakan sejak bulan April telah dibuat surat penugasan kepada POPT untuk mengintensifkan pengamatan OPT komoditas hortikultura strategis (seperti aneka cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk dan buah lainnya), pengamatan data kekeringan serta pemetaan daerah endemis kekeringan sebagai bahan peringatan dini/ Early Warning System (EWS).
“Selain itu dalam rangka antisipasi dampak perubahan iklim, pihaknya mengimbau para petugas POPT untuk mensosialisasikan sifat dan prakiraan awal musim hujan kepada PPL dan petani,” tutup dia.
Data EWS Lindungi Petani
Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa Data EWS perlindungan hortikultura telah dilakukan pada wilayah sentra utama pengembangan hortikultura. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, untuk selalu menekankan pentingnya data base yang kuat dan akurat sebagai acuan awal dan akhir .
Terkait satu data pertanian ini, Kementerian Pertanian berkordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait lainnya.
“Untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai wilayah EWS dipantau sebanyak 55 Kabupaten/Kota sebagai daerah sentra utama penyangga produksi nasional, baik di Pulau Jawa maupun di Luar Pulau Jawa,” kata Prihasto.
Prihasto menambahkan bahwa dengan adanya peringatan dini OPT, kekeringan dan pemetaan daerah endemis kekeringan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi petani untuk lebih mewaspadai akan munculnya OPT dan DPI. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kerugian akibat serangan OPT dan dampak Perubahan iklim.
“Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi POPT untuk mendampingi dan pengawalan dalam penanganan DPI dan OPT,” kata dia.
Sementara itu untuk antisipasi dampak perubahan iklim, Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia.
Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf menyatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ini harus dilakukan dengan langkah konkret yaitu memastikan kebutuhan dan bantuan yang dibutuhkan di lapangan.
“Misalnya seperti varietas yang sesuai dengan musim kemarau, bantuan pompa air, serta penggunaan bahan pengendali OPT ramah lingkungan,” cetus dia.
Hal senada disampaikan Kepala UPTD BPTP Provinsi Sumatera Barat, Suardi mengatakan bahwa peran petugas POPT di wilayah binaannya akan dimaksimalkan untuk mendampingi, membimbing serta memantau petani di lapangan agar tidak terjadi gagal panen akibat serangan OPT maupun DPI.
“Penerapan teknologi juga perlu dilakukan seperti pembuatan Bak Penampung Air, pembuatan sumur suntik dan penggunaan pompa air. Selain itu, salah satu langkah efektif penanganan dampak kekeringan adalah pemakaian pupuk kompos dan penggunaan mulsa dari bahan alami seperti jerami. Hal ini bisa diharapkan dapat meminimalkan dampak kekeringan di Sumatera Barat,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika