REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didesak merilis laporan tentang keterlibatan pejabat Arab Saudi dalam pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi. Seruan ini disampaikan anggota House of Representative AS dari Partai Demokrat. Mereka sedang menyusun undang-undang agar penerbitan laporan untuk publik dimungkinkan.
“Tidak ada pertanggungjawaban atas pembunuhan brutal sampai pemerintah mengumumkan kepada publik apa yang diketahui pemerintah AS mengenai siapa di pemerintahan Saudi yang memerintahkan, melaksanakan, dan berusaha menutupi pembunuhan itu,” kata House Intelligence Chairman Adam Schiff dalam sebuah pernyataan kepada Al-Monitor dikutip laman Al-Araby, Rabu (27/5).
Dia mengatakan, Kongres perlu mengambil langkah legislatif dan anggaran lebih lanjut. Hal itu guna memastikan deklasifikasi laporan yang diberikan komunitas intelijen kepada Kongres awal tahun ini.
Pada Desember tahun lalu, pengadilan Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman mati kepada lima terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan Khashoggi. Tiga terdakwa lainnya divonis penjara selama 24 tahun karena dianggap menutupi kasus tersebut.
Vonis terhadap para terdakwa diumumkan wakil jaksa penuntut umum Saudi Shalaan al-Shalaan. "Pengadilan mengeluarkan hukuman mati pada lima pria yang secara langsung mengambil bagian dalam pembunuhan itu," kata dia dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Aljazirah. Saudi belum merilis identitas para terpidana mati tersebut.
Keputusan menjatuhkan hukuman mati terhadap para pelaku diambil setelah menggelar sembilan sesi persidangan yang nyaris tertutup. Hanya beberapa diplomat, termasuk dari Turki, dan anggota keluarga Khashoggi yang diizinkan mengikuti proses persidangan.
Shalaan menjelaskan, pembunuhan terhadap Khashoggi di gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018 tak direncanakan alias sebuah aksi spontan. "Investigasi menunjukkan bahwa pembunuhan tidak direncanakan. Keputusan diambil secara mendadak," ujarnya.
Kala itu mantan penasihat Kerajaan Saudi Saud al-Qahtani berkoordinasi dengan mantan wakil kepala intelijen Saudi Ahmed al-Asiri untuk memulangkan Khashoggi ke negara mereka. Namun, negosiasi antara Khashoggi dan tim yang diutus ke gedung Konsulat Saudi di Istanbul berlangsung alot.
Saat tim merasa mustahil untuk membawa pulang Khashoggi bersama mereka, keputusan untuk membunuhnya pun diambil. "Telah disepakati dalam konsultasi antara kepala tim negosiasi dan para pelaku untuk membunuh Khashoggi di dalam konsulat," kata Shalaan.
Saud al-Qahtani dan Ahmed al-Asiri sempat diselidiki keterlibatannya dalam kasus Khashoggi. Namun, mereka tak didakwa karena minimnya bukti dan akhirnya dibebaskan.
Saat ini mereka telah diberhentikan dari jabatannya masing-masing. Pengadilan Saudi pun menyatakan bahwa konsul jenderal Saudi di Istanbul saat itu, yakni Mohammed al-Otaibi, tak bersalah. Dia dibebaskan dari penjara setelah vonis diumumkan.
Pembunuhan terhadap Khashoggi sempat disebut diperintahkan Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS). Dugaan itu muncul karena keterlibatan Saud al-Qahtani dalam kasus tersebut.
Dia diketahui merupakan tangan kanan Pangeran MBS. Badan intelijen AS, CIA, yang menyelidiki kasus Khashoggi turut menyimpulkan demikian.
Dalam laporannya CIA meyakini bahwa Pangeran MBS merupakan otak dari pembunuhan Khashoggi. Kendati demikian, Trump tetap memberi dukungan kepada Pangeran MBS. Ia mengatakan, Pangeran MBS telah menyangkal keterlibatan dan perannya dalam kasus pembunuhan Khashoggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika