REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan 283 seniman dan budayawan yang terdampak pandemi COVID-19 memperoleh bantuan.
"Ada dua pintu bantuan, yaitu dari Dirjen Kebudayaan dan dari Pemerintah DIY,"kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Kamis (28/5).
Menurut dia, Direktorat Jenderal Kebudayaan membantu seniman dan budayawan yang terdampak pandemi COVID-19 melalui Apresiasi Pelaku Budaya, yang mencakup pembinaan terhadap pelaku budaya yang aktivitas budayanya terdampak pandemi.
Melalui program tersebut, seniman dan budayawan didorong untuk mempublikasikan karya mereka secara virtual atau digital. Karya tersebut akan diseleksi dan memperoleh apresiasi meskipun hingga saat ini belum diperoleh kejelasan mengenai bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada seniman dan budayawan yang terpilih.
Sedangkan untuk bantuan dari Pemerintah DIY, lanjut Kadri, masih dalam proses verifikasi data. "Kami pun belum dapat memastikan skema bantuan yang akan diberikan,"katanya.
Selain itu, Kadri menambahkan, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyampaikan data seniman yang kerap pentas di sekitar tempat wisata dan kini terdampak pandemi COVID-19. Jumlahnya 134 orang.
Karena penerimaan bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 tidak boleh ganda, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyandingkan data seniman yang diusulkandengan data terpadu kesejahteraan sosialKementerian Sosial dan data warga miskin Kota Yogyakarta yang masuk program keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS).
Hasilnya, 59 dari 283 seniman diketahui sudah memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, dan 22 orang dari 134 seniman juga sudah memperoleh bantuan sosial.
"59 orang dan 22 orang tersebut akan dicoret sebagai penerima bantuan supaya tidak ada duplikasi,"kata Kadri.
Kadri menambahkan, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta hingga saat ini belum memberikan bantuan kepada seniman terdampak.
"Kami menunggu dulu dari Pemerintah DIY. Mungkin saja pemberian bantuan seluruhnya akan ditanggung oleh DIY atau ada skema lain yang membutuhkan dukungan dari pemerintah kota,"katanya.