REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi contoh pemberi semangat bagi rakyat Jakarta yang saat ini terdampak akibat pandemi Covid-19. Warga diharap agar tetap semangat menghadapi kehidupan normal baru.  Saat ini angka kasus Covid-19 di Jakarta terus melandai, namun dampaknya belum selesai.

Hal ini disampaikan Anies kepada para ASN se-Provinsi DKI Jakarta. Didampingi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anies sempat menyampaikan pesan Selamat Idul Fitri dan fakta dampak Covid-19 yang membuat Jakarta menjadi episentrum awal penyebaran pada Maret hingga pertengahan Mei lalu. Selanjutnya, Anies memaparkan dampak keras yang dirasakan DKI akibat Covid-19 ini.

Di antaranya kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan tentu saja perekonomian yang terhenti. "Pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu, kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti, Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung," ungkapnya.

Pendapatan dari  pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, artinya tinggal 45 persen. Anggaran Pemprov turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, tinggal 53 persen. Ia menyebut belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, mengalami penurunan pendapatan sebesar ini. "Yaitu lebih dari Rp40 triliun," sebutnya.

Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung, tidak langsung harus dilakukan. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

"Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19," jelas Anies.

Tapi, Anies memastikan, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan. Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta. Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai.

Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun. TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. "Namun gaji ASN tidak berubah, tetap sama," jelas.

Karena itu Anies meminta kepada para ASN di DKI sebagai penyelenggara negara, tugas utama adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu. Dalam kondisi apapun, sikap pemerintah harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri, apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini.

"Saya perintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang ksatria, yang tangguh, yang tabah, yang tak lunglai menghadapi cobaan. Kita berada di garis terdepan. Kita harus beri contoh sikap tangguh. Jangan ada yang lemah, lembek, mudah mengeluh menghadapi situasi seperti ini," tegas Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika