REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan surat keputusan (SK) tentang pengesahan Badan Hukum Partai Gelora. Ia juga menyampaikan harapannya, agar partai yang dipimpin Anis Matta itu dapat lolos ke parlemen pada 2024.
“Partai Gelora Indonesia sudah membuktikan ikut dalam aksi Covid-19 dan saya optimis 2024 Partai Gelora akan diperhitungkan dan bisa ikut berkontribusi di parlemen," ujar Yasonna dalam penyerahan SK secara virtual, Selasa (2/6).
Menurutnya dengan adanya sejumlah tokoh yang tak asing lagi di perpolitikan Indonesia, Partai Gelora dapat berbicara banyak nantinya. Khususnya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan konstituennya. "Kita harapkan Partai Gelora dapat konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, menghindari diri dari dari perbuatan-perbuatan yang belakangan ini disebut korupsi, kolusi, nepotisme," ujar Yasonna.
Selain itu, ia mengharapkan kontribusi Partai Gelora di tengah pandemi virus Covid-19. Karena saat ini, masyarakatlah yang paling terdampak dalam situasi saat ini. "Saya berharap kita sebagai anak bangsa dan semua yang ada di sini, masyarakat dapat bersama-sama merapatkan barisan," ujar Yasonna.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menyambut gembira dan bersyukur atas penyerahan SK Menkumham tentang badan hukum Partai Gelora. Dengan begitu, ia berharap partainya dapat langsung berkontribusi di tengah krisis saat ini. "Tugas besar kami membangun gelombang solidaritas rakyat untuk mampu keluar dari krisis, dan selanjutnya membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia,” ujar Mahfudz.
Diketahui, Partai Gelora telah secara resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham sebagai partai politik. Selain kepengurusan pusat, juga telah didaftarkan kepengurusan 34 DPW, 484 DPD dan 4.394 DPC pada 31 Maret lalu.
Di jajaran elite Partai Gelora berdiri antara lain Anis Matta yang didapuk menjadi ketua umum, Fahri Hamzah (wakil ketua umum), dan Mahfudz Siddiq (sekjen). Anis sendiri merupakan mantan Sekjen PKS, sedangkan Fahri adalah Wakil Ketua DPR 2014-2019 dan Mahfudz pernah menjabat Ketua Komisi I DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika