REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan, Selasa (2/6). Sejumlah agenda dibicarakan, terutama mengenai penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Presiden juga sempat menyinggung mengenai kebijakan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah calon haji pada tahun ini. Presiden beralasan, otoritas Arab Saudi belum memberikan sinyal yang pasti apakah akan menyelenggarakan haji atau tidak pada tahun ini.
"Berhubung hal ini membutuhkan persiapan, sementara untuk persiapan itu sudah tidak memadai, maka kita putuskan tidak akan memberangkatkan haji tahun ini," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang sudah dikonfirmasi keabsahannya, Selasa (2/6).
Para pimpinan agama pun mengapresiasi langkah yang ditempuh presiden dalam menanganani Covid-19 ini.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berharap agar komunikasi para pejabat kepada masyarakat kiranya satu irama dan tidak bertentangan satu sama lain. "Kita di lapangan mengalami kesulitan menghadapi masyarakat kalau hal ini berlangsung terus menerus," ujar kata Abdul Mu'ti.
Ketua Umum PGI Gomar Gultom menyampaikan pertemuan siang tadi dihadiri oleh delapan tokoh lintas agama. Selain dirinya dari PGI dan Abdul Mu'ti yang mewakili Muhammadiyah, hadir pula Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen Purn Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi Tanuwibowo.
"Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bersyukur masyarakat tidak panik dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," ujar Gomar mengutip penjelasan presiden dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6).
Presiden, ujar Gomar, juga menyampaikan pemerintah sangat berhati-hati dalam mengumumkan kondisi awal pandemi Covid-19. Pemerintah memahami kepanikan masyarakat justru akan menurunkan imunitas tubuh dan meningkatkan risiko terhadap paparan Covid-19.
"Jadi bukan pemerintah tidak serius, tapi lebih karena kehati-hatian itu. Lihat saja, bahkan negara besar seperti AS pun mengalami kerusuhan berkepanjangan," jelas Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika