REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih berbasis Rukun Tetangga (RT) rentan terjadi data tidak akurat dan tidak valid. Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penyusunan daftar pemilih, tidak pernah ditafsirkan demikian sebelumnya.

"Akan ada pergeseran pengaturan luar biasa. Bisa saja dimaknai demikian namun memerlukan pengawasan dan pengawalan ketat sebab sangat rentan terjadinya tidak akurat dan validnya data," ujar Titi kepada Republika.co.id, Selasa (2/6).

Proses coklit yang rentan itu karena pendataan pemilih hanya melalui RT. Petugas tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan pemilih sebagaimana mekanisme yang berlaku sebelumnya.

Menurut Titi, situasi di tengah pandemi Covid-19 ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan terobosan secara holistik terkait akses masyarakat atas data. Masyarakat harus diberikan kesempatan memberikan masukan atau koreksi pada data, serta skema akuntabilitas lainnya.