REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari adanya perubahan besar di bidang pendidikan dalam satu dekade mendatang. Jokowi pun ingin sistem pendidikan nasional bisa berkiblat pada negara-negara yang dianggap sukses beradaptasi dengan 'kebutuhan pasar'.
Misalnya, Indonesia bisa berpatokan kepada Australia yang dianggap unggul di bidang pendidikan anak usia dini.Atau, Finlandia dengan pendidikan dasar dan menengahnya yang disebut terbaik di dunia.
Indonesia, ujar Jokowi, juga bisa mengacu kepada Jerman yang unggul di bidang pendidikan vokasi dan Korea dengan pendidikan tingginya. "Banyak negara di dunia sudah mulai mengadaptasi sistem pendidikan mereka baik pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada," jelas Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Kamis (4/6).
Perubahan dalam sistem pendidikan yang dimaksud, yakni era otomatisasi dan kecerdasan buatan. Menurut Jokowi, penyusunan peta jalan pendidikan untuk periode 2020-2035 harus beradaptasi dengan era tersebut.
Untuk itu, menurut Jokowi, Indonesia pun harus fleksibel dengan berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Hal ini termasuk demografi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan tenaga kerja, hingga perubahan struktur dan tatanan masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Semua perubahan tersebut, menurutnya, akan berimbas pada praktik pendidikan di masa mendatang. Misalnya, semakin maraknya penerapan pembelajaran jarak jauh dan percepatan digitalisasi.
Selain berkiblat pada negara yang dianggap sukses beradaptasi, Jokowi juga ingin membangun sumber daya manusia (SDM) unggul berkarakter. "Yang berakhlak mulai dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Pendidikan karakter tidak boleh dilupakan karena ini merupakan hal penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa," jelas Jokowi.
Jokowi pun meminta jajarannya mulai menyusun target-target yang terukur di bidang pendidikan. Misalnya berkaitan dengan angka partisipasi pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Partisipasi pendidikan adalah persentase jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak sesuai dengan kelompok usianya.
"Saya kira ini kita buat targetnya yang tinggi saja biar kita optimis dan semangat," katanya.
Perbaikan kualitas pendidikan pun perlu dilakukan tak hanya menyangkut kurikulum dan infrastruktur sekolah, namun juga kualitas dari tenaga pengajar atau guru. Jokowi juga menyoroti pentingnya mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata.
"Keempat, saya ingatkan bahwa kemampuan untuk melakukan reformasi tidak hanya ditentukan Kemendikbud. Tetapi juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan semuanya," ujar Jokowi.