REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah berperan aktif menyiapkan Pilkada pada Desember 2020. Pilkada serentak di 270 daerah akan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
"Jajaran Kesbangpol harus bisa menjadi motor penggerak. Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapannya," ujar Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam siaran persnya, Jumat (5/6).
Bahtir menggelar rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh Kepala Kesbangpol dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada. Dengan adanya ketentuan tatanan normal baru bebas Covid-19, akan ada banyak hal yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, adanya penyesuaian jumlah tempat pemungutan suara dan (TPS) yang semula maksimal 800 pemilih menjadi 300 sampai 500 pemilih pada satu TPS. Sehingga otomatis ada penyesuaian jumlah TPS dari pilkada sebelumnya.
Selain itu, ada juga tambahan pengadaan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD) yang wajib disediakan pada penyelenggaraan pilkada serentak kali ini. Perubahan ini tentunya harus secara masif disosialisasikan kepada perangkat pemerintah daerah dan masyarakat yang akan terlibat langsung.
"Kami minta Kesbangpol menjadi inisiator dalam membangun koordinasi dan komunikasi di daerah, agar dapat segera diinventarisir seluruh kebutuhan pelaksanaan pilkada mendatang," katanya.
Bahtiar meminta, komunikasi aktif dilakukan dengan melibatkan kepala daerah, DPRD dan dinas terkait. Mereka harus bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pilkada di tengah penanganan pandemi Covid-19.
Ia mengimbau seluruh daerah yang akan melaksanakan pilkada untuk mulai melaksanakan rapat koordinasi persiapan. Tentunya juga memeriksa anggaran yang tersedia dan apakah masih dimungkinkan adanya perubahan kegiatan guna menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.
Bahtiar memastikan pilkada serentak akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. Hal ini untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara yang terlibat.
"Pelaksanaan pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika