REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini mengingat tahapan pilkada akan dimulai kembali pada 15 Juni.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," ujar Tito dalam siaran persnya, Jumat (5/6).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi melalui konferensi video terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, Jumat. Tito meminta pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional.

Pasalnya meski kontestasi berskala lokal, pilkada serentak di 270 menjadi pilkada terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional. Tito mengingatkan, jangan sampai terjadi politik kepada penyelenggara dari kepala daerah.

"Tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," katanya.

Setelah diputuskan pemungutan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang ditunda akan dilanjutkan 15 Juni. Tito meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlalu lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.

Menurut Tito, apabila durasi kampanye dipersingkat maka tahapan lanjutan masih bisa diundur ke awal Juli karena adanya penghematan waktu sekian hari. Ia ingin waktu yang dipangkas itu untuk membahas kegiatan-kegiatan yang memerlukan sosialisasi.

"Atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," kata Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika