REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wabah Covid-19 tidak membuat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) putus asa. Wadah tunggal gerakan Koperasi Indonesia itu berencana menggelar peringatan Hari Koperasi ke-73 pada 12 Juli 2020 secara virtual.
Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan meski pandemi Covid-19 belum selesai, gerakan Koperasi harus tetap bergerak secara kreatif dan produktif.
“Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Harkopnas 2020 menjadi sebuah momentum emas untuk menghadirkan jauh lebih banyak orang, baik dari kalangan pemerintahan maupun dari Gerakan Koperasi dan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan tulis, Jumat (5/6).
Peringatan Hari Koperasi Nasional digelar setiap tahun dengan tuan rumah secara bergiliran. Dalam program Dekopin pada 2020, tuan rumah Harkopnas pada 2020 adalah Sulawesi Utara. Peringatan Hari Kopersi secara virtual pada 2020 akan menghadirkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Dari Gerakan Koperasi akan hadir Induk-Induk Koperasi, Dekopinwil, Dekopinda, pengurus Koperasi-koperasi dan kalangan praktisi Koperasi. “Krisis tahun 1998 menimpa para konglomerat dan pelaku bisnis level atas, sedangkan krisis 2020 menghantam UMKM dan koperasi di level bawah sebagai jantung dan sendi perekonomian nasional," katanya.
Pada akhir 2019 lalu, sekitar 64 juta UMKM dan 25 juta anggota Koperasi memberikan kontribusi sebesar 66,2 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 2.400 triliun. Diharapkan kehadiran Presiden Joko Widodo dapat menyampaikan kebijakan dan arahan pemulihan ekonomi rakyat di tengah situasi dan kondisi keterpurukan negara bangsa akibat badai wabah Corona.
Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak Covid-19, dari total anggaran Rp 677 triliun, dukungan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Dana tersebut digunakan untuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal untuk UMKM yang pinjamannya di bawah Rp 10 miliar. Dukungan kepada dunia usaha berbentuk insentif pajak sebesar Rp 120,61 triliun serta dukungan bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun.
“Dekopin berharap, fungsi dan peran koperasi mendapat perhatian khusus dalam program pemulihan ekonomi nasional itu. Inilah momentum yang baik untuk menata ulang struktur ekonomi nasional yang diharapkan bapak presiden. Dalam hal ini, Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat, termasuk UMKM, membutuhkan dukungan nyata dan signifikan. Percayalah, koperasi sangat bisa diandalkan pemerintah sebagai motor penggerak UMKM-UMKM,” ucapnya.
Nurdin berkeyakinan, koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat berperan strategis untuk mempromosikan ekonomi anggota UMKM di seluruh Indonesia. Selama ini sekitar 126 ribu koperasi di Indonesia banyak menopang usaha anggota yang mayoritas adalah UMKM yang lemah dan tidak bankable. Data menunjukkan, jumlah Koperasi berskala besar 0,03 persen, lebih tinggi dibandingkan pengusaha besar yang hanya 0,01 persen.