REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah daerah diminta secara periodik mengevaluasi perkembangan data kasus Covid-19 di wilayahnya untuk mempersiapkan daerah menuju tatanan kenormalan baru atau new normal. Dengan evaluasi data, daerah diharapkan memperkuat mitigasi terhadap penyebaran virus Covid-19 di daerahnya.

"Waspadai gelombang kedua, dimana kadang-kadang naik turun, maka dilakukan penguatan masif testing dan agresif tracing," ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (5/6).

Ia mengatakan pengujian tes secara masif dan juga tracing secara agresif suatu kasus dapat memetakan kasus Covid-19 di suatu wilayah. Sehingga nantinya, bisa ditindaklanjuti dengan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Ia juga meminta setiap daerah melakukan perlindungan masyarakat rentan dari virus Covid-19.

"Perkuat kebijakan daerah dengan karakteristik masing masing daerah dan serta memperkuat kearifan lokal, kearifan lokal ini megang peranan dalam menghambat penyebaran virus khususnya di tingkat lokal, seperti RW, RT maupun desa," ujarnya.

Sebab, setiap daerah akan mengalami beberapa fase dalam menuju tatanan kenormalan baru atau new normal, yakni fase transisi satu, transisi dua dan fase tatanan baru.

Tiap fase ini, lanjut Syafrizal, memiliki tolak ukur yang harus dicapai Pemerintah daerah.

"Pemda yang sedang siapkan pedoman dalam menjalankan new normal  atau sedang menyiapkan persiapan ke arah itu harus tetap memperhatikan amanah Pemerintah agar memperkuat belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan memperkecil dampak ekonomi masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika