REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Palestina dilaporkan telah mengajukan resolusi di PBB untuk mengutuk rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordan oleh Israel. Hal itu diungkap oleh perwakilan Israel di PBB pada Ahad (7/6).

Delegasi Palestina di PBB bermaksud membawa resolusi itu ke meja Majelis Umum PBB. Pilihan itu diambil karena Palestina sangat menyadari, Amerika Serikat (AS) memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Washington dinilai telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung pencaplokan Tepi Barat.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan, siap menggagalkan upaya Palestina. “Sebanyak yang dibutuhkan, kami siap membela keputusan apa pun yang dibuat Pemerintah Israel sebelum PBB dan bekerja dengan teman-teman kami di seluruh dunia untuk menggagalkan inisiatif bermusuhan,” ujarnya, dikutip laman Jerusalem Post.

Sementara itu, pada Sabtu (6/6) , ribuan warga Israel di Tel Aviv turun ke jalan untuk menentang dan menolak rencana pencaplokan Tepi Barat. Sebab mereka menilai hal itu merupakan kejahatan perang.

Aksi protes itu diinisiasi partai sayap kiri Meretz dan Hadash serta beberapa kelompok lain berhaluan serupa. “Kita tidak bisa mengganti pendudukan puluhan tahun dengan apartheid yang akan bertahan selamanya. Ya untuk dua negara untuk dua rakyat, tidak untuk kekerasan dan pertumpahan darah. Tidak untuk pencaplokan, ya untuk perdamaian,” kata Ketua Meretz Nitzan Horowitz kepada para demonstran, dikutip laman Times of Israel.

Dia secara tegas menentang rencana pencaplokan Tepi Barat. “Pencaplokan adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang akan menghasilkan pertumpahan darah,” ujarnya.

Menurut media Israel, Haaretz, aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar enam ribu orang. Dalam demonstrasi itu massa membawa spanduk bertuliskan “tidak untuk pencaplokan, tidak untuk pendudukan, ya untuk perdamaian dan demokrasi”. Sebagian demonstran turut mengibar-ngibarkan bendera Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencananya untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia diagendakan membawa rencana tersebut ke parlemen Israel (Knesset) pada 1 Juli mendatang. Akan ada pembahasan dan pemungutan suara terkait pencaplokan. Rencana Netanyahu diyakini memperoleh banyak dukungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika