REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI — Pasukan Government of National Accord (GNA), yakni pemerintahan Libya yang diakui PBB, melancarkan serangan untuk merebut Kota Sirte pada Sabtu (6/6). Hal itu dilakukan setelah pimpinan Libyan National Army (LNA) Jenderal Khalifa Haftar mendukung gencatan senjata yang diusulkan Mesir.
“Angkatan udara telah melakukan lima serangan di pinggiran Sirte. Perintah telah diberikan kepada pasukan kami untuk memulai gerak maju mereka dan secara sistematis menyerang semua posisi pemberontak,” kata juru bicara GNA Mohamad Gnounou, dikutip laman Aljazirah.
Dia menyerukan para pemimpin lokal Sirte untuk meninggalkan Haftar dan menyingkirkan kota tersebut dari kengerian perang. “Pasukan kami terus maju dengan kekuatan dan tekad, mengejar milisi (Haftar) yahg melarikan diri,” ujar Ganounou.
Sirte merupakan kota kelahiran mantan presiden Libya Muammar Qadafi. Kota itu direbut dengan mudah oleh pasukan Khalifa Haftar pada Januari lalu. Ia kemudian menguasai Beyond Sirte, pelabuhan ekspor minyak utama Libya. Pelabuhan itu menjadi aset strategis paling penting Haftar.
Saat ini, pasukan GNA telah berhasil memukul mundur serangan selama 14 bulan yang dilancarkan pasukan Haftar terhadap Tripoli. GNA terus merambah wilayah timur, mengamgil keuntungan dari meningkatnya dukungan militer dari Turki.
Pada Sabtu (6/6) lalu, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, yang merupakan salah satu pendukung Haftar, mengatakan setelah melakukan pembicaraan dengan Haftar dan para pemimpin timur lainnya, mereka sepakat menandatangani deklarasi yang menyerukan gencatan senjata. Hal itu dimulai mulai Senin (8/6) pulul 06.00 waktu setempat.
“Mengindahkan permintaan negara-negara besar dan PBB untuk gencatan senjata, kami mundur 60 kilometer dari batas kota Greater Tripoli,” kata juru bicara Haftar, Ahmad al-Mesmari.
Menurut al-Mesmari, inisiatif yang disebut “deklarasi Kairo” itu turut mendesak penarikan tentara bayaran asing dari semua wilayah Libya. Sementara Sisi menambahkan bahwa deklarasi tersebut juga menyerukan pembongkaran milisi serta menyerahkan senjata mereka. Dengan demikian LNA dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugas militer serta keamanannya.
Namun, GNA menyambut dingin deklarasi tersebut. “Kami tidak memulai perang ini, tapi kami akan memilih waktu serta tempat ketika itu berakhir,” ujar Gnounou.
Sejak April tahun lalu, pasukan Khalifa Haftar, yang menguasai sebagian besar wilayah Libyatimur, terus melancarkan gempuran ke basis GNA di Tripoli. Mereka ingin mengepung dan menguasai ibu kota. Libya telah dilanda krisis sejak 2011, yakni ketika pemberontakan yang didukung NATO melengserkan mantan presiden Muammar Qadafi. Dia telah memimpin negara tersebut lebih dari empat dekade. Qadafi pun tewas setelah digulingkan.
Sejak saat itu, kekuasaan politik Libya terpecah dua. Basis pertama memusatkan diri di Libya timur dengan pemimpinnya Khalifa Haftar. Sementara basis yang didukung PBB berada di Tripoli. Pertempuran antara kedua kubu telah menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan luka-luka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika