REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor (mobil dan motor) berpelat ganjil-genap pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, awal Juni ini. Penerapannya menunggu hasil perkembangan PSBB masa transisi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menentukan kebijakan ganjil genap ke depan. Rencananya, pelaksanaan bakal ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

"Kami akan melakukan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas dan angkutan pada pekan pertama pelaksanaan PSBB Masa Transisi," ungkap Syafrin, Senin (8/6).

Syafrin menuturkan, hasil evaluasi terhadap kondisi dan situasi lalu lintas di ruas jalan Jakarta selama satu pekan penerapan PSBB Transisi nantinya menjadi pertimbangan untuk menentukan pemberlakuan sistem Gage.

"Hasilnya seperti apa kita tunggu kajiannya itu. Hasil evaluasi akan menentukan pelaksanaan ganjil genap pada masa transisi dilaksanakan atau tidak," ucap Syafrin.

Seperti diketahui, mulai Jumat (5/6) lalu Pemprov DKI Jakarta menetapkan masa PSBB Transisi hingga akhir Juni nanti. Pemberlakuan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2020. Salah satu isi Pergubnya mengatur sistem ganjil-genap untuk mobil dan motor.

Dalam Pergub No.51 tersebut memang disebutkan pelaksanaan ganjilgGenap dengan cara baru selama masa PSBB transisi, dimana kendaraan bermotor roda dua juga akan dikenakan aturan tersebut. Namun dalam implementasinya, Kadishub mengatakan hal itu belum dilakukan, karena masih menunggu hasil pelaksanaan PSBB transisi seminggu ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika