REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana pencaplokan Tepi Barat. Dia menyebut aneksasi akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

“Rencana pencaplokan tidak akan mencakup pembentukan negara Palestina dan pemerintah pasti tidak akan menyetujuinya,” ujar Netanyahu pada Ahad (7/6), dikutip laman Anadolu Agency.

Netanyahu mengungkapkan bahwa proses pemetaan untuk pencaplokan belum selesai. Menurut Times of Israel, Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin permukiman pada Ahad lalu.

Beberapa sumber mengatakan Netanyahu masih berniat mencaplok semua permukiman ilegal Israel yang berada di Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Namun, dia mengakui bahwa menganeksasi tanah lain seperti yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian Amerika Serikat (AS) membutuhkan waktu lebih lama. 

Keterangan sumber-sumber tersebut menegaskan kembali bahwa Netanyahu memang telah menetapkan 1 Juli sebagai target waktu untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat. Hal itu sejalan dengan kesepakatan yang disepakati koalisi pemerintahannya. 

Dengan komentar Netanyahu tersebut, pada tahap awal Israel akan mencaplok sekitar tiga persen wilayah Tepi Barat yang meliputi 132 permukiman. Wilayah itu dihuni setidaknya 450 ribu warga Israel. 

Sementara 30 persen wilayah lainnya, seperti yang dicantumkan dalam kesepakatan perdamaian AS, akan dianeksasi pada periode berikutnya. Pencaplokan dilakukan setelah komite pemetaan bersama AS-Israel selesai menentukan pembagian wilayah yang tepat di luar garis pra-1967. Sebagian 30 persen wilayah yang akan dicaplok pada periode berikutnya sebagian besar berada di Lembah Yordan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika