REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Anggota Dewan Kota Minneapolis berencana membubarkan departemen kepolisian kota tersebut. Hal itu diumumkan setelah aksi demonstrasi dan protes mengecam kematian George Floyd berlangsung hampir dua pekan.

Sembilan anggota dewan, yang membentuk mayoritas antiveto, berkomitmen untuk tak melanjutkan pendanaan terhadap Departemen Kepolisian Minneapolis. Dewan Kota Minneapolis beranggotakan 12 orang. 

Sebagai gantinya, Minneapolis akan bergerak maju pada model keselamatan publik berbasis masyarakat seperti saat demonstrasi di Powderhorn Park. “Jelas bahwa sistem kepolisian kami tidak menjaga masyarakat kami tetap aman. Upaya kami pada reformasi bertahap telah gagal,” kata Presiden Dewan Kota Minneapolis Lisa Bender pada Ahad (7/6), dikutip laman New York Post.

Saat diwawancara Minneapolis Star Tribune, Bender mengatakan, dia membayangkan mengganti departemen kepolisian tradisional dengan departemen keselamatan publik yang lebih luas dan holistik. Departemen itu diarahkan pada pencegahan kekerasan serta layanan masyarakat. 

“Ini adalah komitmen kami untuk mengakhiri kepolisian seperti yang kita ketahui dan menciptakan kembali sistem keselamatan publik yang benar-benar membuat kita aman,” ujar Bender.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Kota Minneapolis mengatakan, departemen kepolisian akan diakhiri melalui proses dan keputusan anggaran serta kebijakan lainnya selama beberapa pekan mendatang. Sebanyak 12 anggota dewan kota dilaporkan berencana mulai memberikan suara pada undang-undang yang menargetkan departemen kepolisian pada Jumat (12/6) mendatang. 

Namun, Wali Kota Minneapolis Jacob Frey tampaknya tak setuju jika pendanaan terhadap departemen kepolisian dihentikan. Dia telah dihujat para pengunjuk rasa karena mengatakan berkomitmen untuk tak meniadakan polisi. 

Demonstrasi mengecam kematian George Floyd telah menjalar ke sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Aksi serupa bahkan digelar di sedikitnya 40 negara lain di Asia, Afrika, dan Eropa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika