REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menegaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membebaskan biaya masuk SMA/ SMK dan SLB Tahun Ajaran 2020/2021 masih tetap dilaksanakan. Emil mengatakan anggaran bebas biaya pendidikan sudah dianggarkan, dan tidak berubah meski ada pandemi Covid-19.
"Ini berita baiknya, (pendidikan) SMA/SMK, sesuai urutan jadwalnya di tahun ajaran baru. SMA/SMK negeri gratis dari Pemprov Jabar dan yang tak mampu, juga kita ada biaya dari Pemprov untuk sekolah swasta," ujarnya saat Konferensi Pers di Gedung Sate, Senin (8/6).
Sementara menurut Sekdisdik Jabar , Wahyu Mijaya mengatakan mulai Juli ini, kebijakan SPP atau gratis iuran bulanan peserta didik mulai diberlakukan. Karena, anggarannya memang sudah dialokasikan jadi walaupun ada penanggulangan Covid-19, tetap tak terpengaruh.
"Anggarannya kan sudah ada. Untuk swasta juga kami alokasikan, tapo nilainya memang tak besar," katanya.
Terkait nilai bantuan, menurut Wahyu, uang bantuan di negeri, jumlahnya berbeda-beda tergantung jumlah rombongan belajar (Rombel). Yakni, nilainya Rp 145 ribu per orang perbulan hingga 165 ribu per orang perbulan. Sedangkan SMK, nilai 150 sampai 170 ribu per orang perbulan.
"Kalau Rombelnya besar, dapatnya kecil. Kalau Rombelnya kecil, dapatnya besar. BPMU per orang Rp 550 ribu perorang pertahun," katanya.
Sebelumnya, Pemprov Jabar, sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,4 triliun untuk membebaskan iuran bulanan peserta didik (IBPD) SMA sederajat tahun depan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, istilah yang digunakan adalah gratis iuran bulanan untuk sekolah negeri SMA/SMK/MA/SLB mulai Juli 2020.
"Nah nilai anggarannya itu Rp 717 miliar untuk 6 bulan. Jadi kalau satu tahun kan dua kalinya atau sekitar Rp 1,4 triliun," ujar Dewi kepada Republika.co.id.
Dewi menjelaskan, jumlah sekolah yang iuran bulannya di gratiskan di Jabar ada 835 sekolah SMA sederajat termasuk SLB. Jumlah siswanya, sekitar 759 ribu orang. "Iuran bulanan yang digratiskan ini khusus SMA negeri kalau swasta ada lagi nama bantuannya beda," katanya.
Anggaran untuk iuran bulanan gratis ini, kata dia, akan langsung masuk ke rekening sekolah. Besarannya per siswa sekitar Rp 140 ribu sampai Rp 190 ribu per orang tergantung klaster sekolahnya. "Mekanismenya, kami sudah mencoba menyusaikan dengan kebutuhan sekolah kan," ucapnya.
Namun, kata dia, kalau ternyata ada sekolah yang biasanya memungut iuran bulanan lebih dari angka Rp 140 sampai Rp 190 ribu, akan dilihat dulu kekurangannya sekolah seperti apa. "Kami ingin menggartiskan iuran bulannya. Memang kan tergantung kebutuhan sekolahnya nah kalau ada yang kurang akan kami evaluasi nanti.
Untuk SMA sederajat swasta, menurut Dewi akan menerima bantuan pendidikan universal. Besarannya, setiap siswa akan ditambah. Yakni, tadinya Rp 500 ribu jadi Rp 550 ribu untuk peserta didik SMA sederajat swasta yang ada di Jabar bahkan teemasuk MA swasta.
"Total anggaran bantuan untuk yang swasta kami alokasikan Rp 680 miliar. Dana tersebut, diberikan untuk satu tahun dimulai awal tahun," katanya.
Selain itu, kata dia, ada lagi bantuan untuk peserta didik PPDB yang datang dari keluarga ekonomi tak mampu. Mereka yang bersekolah di swasta akan memperoleh bantuan Rp 2 juta. "Bantuan ini khusus untuk siswa ekonomi miskin yang sekolah di swasta," ujarnya.
Dana bantuan pendidikan universal, kata dia, akan diberikan pada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta. Jumlah siswanya, sekitar 1,1 juta siswa. Sementara menurut salah seorang orang tua siswa yang akan memasukan anaknya ke SMA, TiTin Suratin, ia sangat senang dengan kebijakan ini. Karena, dengan digratiskan iuran bulanan anaknya di SMA, maka uang tersebut bisa ditabung untuk masuk ke perguruan tinggi.
"Alhamdulillah, anak saya kan inginnya masuk ke SMA 23 Bandung, nah katanya SPP nya sekarang Rp 350 ribu. Kalau jadi gratis kan bisa ditabung buat biaya kuliah nanti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika