REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penyaluran program bantuan sosial dipastikan tepat sasaran kepada penerimanya. Hal ini disampaikannya menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia yang menyatakan 60,3 persen responden mempersepsikan bantuan sosial belum tepat sasaran.

"Bahwa dalam setiap rapat terbatas (ratas) Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial betul-betul tepat sasaran," kata dia melalui siaran resmi yang diterima, Selasa (9/5).

Namun, lanjutnya, Jokowi selalu memperhatikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Karena itu, Presiden pun menginstruksikan Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Juliari Batubara turun ke lapangan untuk memperbaiki masalah data penerima manfaat yang terjadi.

Fadjroel juga menyebut, untuk mengatasi masalah data penerima manfaat tersebut, Kementerian Sosial telah memberikan fleksibilitas pada RT/RW, pemerintah desa dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan.

"Sehingga warga miskin dan warga yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos. Hal ini juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk  melakukan perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya.

Selain itu, lanjut Fadjroel, Presiden juga memerintahkan Kemensos untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan bansos.

"Karena skema bansos yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak: perluasan PKH, paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, gratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA. Selain bansos pemerintah pusat, bansos juga diberikan oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Fadjroel mengatakan, banyaknya skema bansos tersebut diharapkan warga yang membutuhkan dapat menerima bantuan.