Rabu 10 Jun 2020 01:47 WIB

14 Kabupaten dan Kota di Jabar Punya Aturan Sanksi PSBB

ke-14 kabupaten/kota di Jabar sudah menyusun aturan terkait pelanggaran PSBB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Esthi Maharani
Petugas gabungan dari Polresta Bogor Kota, Dishub Kota Bogor dan Brimobda Jabar melakukan pemeriksaan kepatuhan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar gerbang tol Jagorawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Satlantas Polresta Bogor Kota mencatat sedikitnya 1
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Petugas gabungan dari Polresta Bogor Kota, Dishub Kota Bogor dan Brimobda Jabar melakukan pemeriksaan kepatuhan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar gerbang tol Jagorawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Satlantas Polresta Bogor Kota mencatat sedikitnya 1

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 14 kabupaten/kota di Jawa Barat mulai secara tegas memberikan sanksi pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wakil Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat (Jabar) Berli Hamdani mengatakan ke-14 kabupaten/kota itu sudah menyusun aturan terkait pelanggaran PSBB.

"Awalnya, ada 13 kabupaten/kota yang kepala daerahnya sudah punya peraturan untuk penerapan sanksi PSBB.  Tapi, tambah satu Cimahi jadi ada 14 kabupaten/kota," katanya saat Konferensi Pers, di Gedung Sate, Selasa (9/6).

14 kabupaten/kota tersebut di antaranya Kota bogor, Kota Bekasi Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, Karawang, Indramayu, dan lainnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, Dedi Taufik mengatakan ada beberapa daerah membuat aturan terkait sanksi tempat wisata.

"Kalau tak ada protokol kesehatan, tempat wisata pun akan dikenakan sanksi," katanya.

Terkait realisasi wisatawan, Dedi mengaku ada penurunan untuk wisatawan mancanegara sekitar 16 persen dan 80 persen penurunan wisatawan nusantara.

"Juni ini di harapkan ada gerakan kuncinya semua dispilin  dan terapkan protokol kesehatan," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Terkait
Izin Dua Tempat Usaha di Bandung Direkomendasikan Dicabut
repjabar - 04 March 2021, 18:55
Izin Dua Tempat Usaha di Bandung Direkomendasikan Dicabut
Satpol PP Bandung Soroti Operasional Tempat Hiburan
repjabar - 24 February 2021, 00:27
Satpol PP Bandung Soroti Operasional Tempat Hiburan
Pelanggar Prokes di Bandung pada Januari-Februari Meningkat
repjabar - 17 February 2021, 19:52
Pelanggar Prokes di Bandung pada Januari-Februari Meningkat
Dua Kecamatan di Bandung Usulkan PSBM
repjabar - 17 February 2021, 06:59
Dua Kecamatan di Bandung Usulkan PSBM
Suasana Sholat Jumat Saat Pemberlakuan PSBB di Bandung
inpicture - 15 January 2021, 14:18
Suasana Sholat Jumat Saat Pemberlakuan PSBB di Bandung
Tim Satgas Covid-19 Bandung Pantau Aktivitas Mal
Nusantara - 12 January 2021, 15:16
Tim Satgas Covid-19 Bandung Pantau Aktivitas Mal
RS Darurat Covid-19 Jabar di Secapa AD Siap Digunakan
Nusantara - 11 January 2021, 20:40
RS Darurat Covid-19 Jabar di Secapa AD Siap Digunakan
Bandung Kaji Pemberlakuan Cek Poin PSBB
Nusantara - 07 January 2021, 11:58
Bandung Kaji Pemberlakuan Cek Poin PSBB
Yuk Ngaji Hari Ini
قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ
Dia (Fir‘aun) berkata, “Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara.”

(QS. Asy-Syu'ara' ayat 29)
Berita Lainnya
Pekerja merapikan produk UMKM yang dijajakan di Pojok UMKM Inalum, Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero), Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatra Utara, Kamis (5/1/2023) (ilustrasi). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai basis data usaha kecil menengah (UKM) seluruh Indonesia.
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
PT Rajawali Nusindo yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi baik food maupun non-food menargetkan pendapatan Rp 5,2 triliun pada tahun ini.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
Kantor Pusat Perusahaan Qatar National Bank (QNB) di Doha, Qatar, 13 Januari 2015. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) melaporkan kerugian Rp 400,7 miliar pada akhir 2022.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
Pengunjung melihat sejumlah produk UMKM yang dipajang pada Pasar Kreatif Bandung Store di Trans Studio Mall, Kota Bandung, Selasa (31/1/2023). Realisasi KUR klaster untuk UMKM pada 2020 mencapai Rp 4,8 triliun.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
 Prakiraan Cuaca Hari Ini: Seluruh Jakarta Diguyur Hujan Malam Nanti
2
 Kebakaran Gudang Wallpaper di Muara Baru Penjaringan, Api Habis Melumat Bangunan Gudang
Advertisement
Terkini Nusantara
Advertisement