REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Pertahanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, akan meminta Bangladesh untuk mengambil kembali sekitar 300 pengungsi Rohingya yang ditahan, Selasa (9/6). Pengungsi tersebut ditampung setelah sebuah kapal yang membawa mereka memasuki perairan pekan ini.
Malaysia tidak mengakui status pengungsi, tetapi telah menjadi tujuan favorit bagi etnis Rohingya yang mayoritas Muslim. Mereka melarikan diri dari penumpasan yang dipimpin militer Myanmar pada 2017 dan kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Tapi, setelah kedatangan pengungsi terus-menerus, Malaysia mengatakan tidak akan lagi menerima mereka. Pemerintah pun memperketat penjagaan perbatasan untuk mengendalikan virus corona yang dikhawatirkan dibawa oleh mereka.
"Rohingya harus tahu, jika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa tinggal," kata Yaakob setelah awal pekan ini pihak berwenang menangkap 269 Rohingya dan mengambil mayat seorang perempuan dari kapal yang rusak di dekat Pulau Langkawi.
Kementerian Luar Negeri Malaysia akan meminta Dhaka untuk mengambil kembali para migran yang ditahan jika mereka diketahui telah melarikan diri dari kamp. Malaysia akan meminta para migran untuk ditempatkan di pulau Bhasan Char, Bangladesh. Malaysia juga berencana untuk meminta Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), untuk mengatur kembali para migran Rohingya di negara ketiga.
Menteri Luar Negeri Bangladesh, A.K. Abdul Momen, mengatakan negaranya tidak berkewajiban atau dalam posisi untuk mengambil pengungsi Rohingya. Dia mendesak komunitas global untuk membantu merelokasi 1,1 juta Rohingya yang mencari perlindungan di negara itu.
UNHCR mengatakan, jumlah tempat pemukiman di seluruh dunia terbatas dan mungkin tidak menjadi pilihan bagi sebagian besar pengungsi. "Agar para pengungsi dapat menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat hingga mereka dapat kembali ke rumah, atau menemukan rumah di negara lain, yang mereka butuhkan adalah memiliki perlindungan di negara tempat mereka mencari suaka," ujar UNHCR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika