REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menegaskan sikap keras terhadap rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel awal Juli mendatang. Dalam beberapa bulan belakangan, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah menyampaikan posisi prinsip Indonesia, termasuk beberapa kegiatan yang dilakukan Menlu untuk menarik perhatian dunia internasional soal isu ini.
"RI dalam beberapa kesempatan seperti yang ditegaskan oleh Menlu mengecam keras dan menolak rencana aneksasi wilayah Palestina, Tepi Barat, oleh Israel," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah dalam menanggapi pertanyaan khusus Republika.co.id, saat press briefing pekanan Kemenlu secara virtual, Rabu (10/6).
Indonesia menegaskan, rencana aneksasi tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB maupun hukum internasional. Selain itu, menurut Indonesia, rencana tersebut mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta makin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara.
"RI mendesak masyarakat internasional menolak rencana aneksasi tersebut, dan ini sudah berulang kali ditegaskan Menlu," ujar Faizasyah.
"Kita sudah berupaya sehinggga kita bisa menghindarkan adanya eskalasi permasalahan atas rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel," ujarnya menambahkan.
Faizasyah mengatakan, Menlu Retno telah mengirimkan lebih dari 30 surat kepada 30 negara sahabat untuk menarik perhatian dunia internasional atas penolakan aneksasi tersebut. Hal ini juga sebagai upaya mengambil sikap dan respons menolak rencana aneksasi tersebut.
Direktur Timur Tengah Kemenlu Achmad Rizal Purnama mengatakan, sudah ada enam menlu yang merespons dan mendukung upaya Indonesia dalam isu Palestina ini, baik melalui surat maupun sambungan telepon. Mereka berjanji akan bekerja sama untuk membawa isu ini sehingga dapat mencegah adanya aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel. Dia menegaskan, isu Palestina memang menjadi yang paling tinggi dalam agenda politik luar negeri RI.
Sore ini pun, Rizal mencatat, jadwal Menlu Retno yang akan mengikuti pertemuan luar biasa dengan OIC menyoal Palestina. Pertemuan Extraordinary Ministrial Meeting OIC akan dimulai pukul 18.00 waktu Jakarta.