REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SLB, sudah memasuki hari ketiga, Rabu (10/6). Ada tujuh permasalahan yang akan terjadi dan harus diantisipasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
Menurut Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan, tujuh permasalahan tersebut adalah pertama, kurang tersampaikannya informasi karena kondisi Covid-19. Oleh karena itu, sosialisasi tertumpu pada sekolah asal yaitu Guru SMP dan SD.
"Masalah nomor satu ini sudah terbukti. Banyak orang tua yang tidak mengerti cara pendaftaran. Mereka malah datang ke sekolah untuk mendaftar padahal kan harusnya online," ujar Iwan kepada Republika, Rabu (10/6).
Masalah kedua, menurut Iwan, bertumpuknya pendaftar afirmasi siswa miskin pada sekolah klaster bawah. Sementara di sekolah favorit akan terjadi kekurangan pendaftar, serta calon peserta didik dari siswa tidak mampu yang tidak memiliki kartu kemiskinan. Karena, saat ini banyak miskin baru akibat terdampak Covid-19.
"Ini, harus diantispasi dengan adanya penambahan quota sekolah-sekolah yang berada di daerah kantong kemiskinan serta diberlakukannya surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat," katanya.
Masalah ketiga, kata dia, sekolah Favorit akan bertumpuk di pendaftar jalur prestasi baik akademik maupun non akademik. Sehingga, perlu diwaspadai akan adanya sertitikat atau nilai rapor aspal (asli tapi palsu) ataupun penyalahgunaan surat keterangan pada jalur perpindahan orang tua.
"Sekolah yang di tuju harus benar-benar melakukan verifikasi dan membuat pakta integritas jika di kemudian hari ditemukan data palsu maka siswa akan di dikualifikasi," katanya.
Keempat, kata dia, terjadinya ketidak puasan dalam penghitungan kalibrasi antara rata -rata nilai rapor dengan rata-rata nilai UN SMP/MTs asal. Oleh karena itu, sosialisasi harus ben!r-benar sehingga calon peserta didik dan orang tua jelas mengetahui aturan.
Kelima, kata dia, harus diwaspadai adanya pembuatan Kartu Keluarga (KK) aspal pada Jalur Zonasi untuk mendekatkan alamat rumah ke sekolah yang dituju. "Pemkot atau Pemprov harus tegas memberikan sanksi kepada aparat pemerintah yang membuatkan KK Aspal," katanya.
Keenam, kata dia, adanya titipan dari berbagai pihak untuk mengisi kekosongan atau mengisi bangku kosong. Karena, pada umumnya sekolah tidak memaksimalkan bangku yang tersedia.
Ketujuh, kata dia, harus diantisipasi adanya komersialisasi atau pungutan liar kepada calon peserta didik. Jadi, harus ada sanksi yang membuat jera kepada oknum yang terbukti melakukan pungli kepada Calon peserta didik
"Adanya berbagai permasalahan itu, kami minta Disdik Provinsi Jabar maupun Disdi Kota/Kabupaten untuk memberi kesempatan kepada organisasi pendidikan agar bisa ikut memantau pelaksanaan PPDB ini," paparnya.
Menurut Iwan, pada hari pertama PPDB, Senin (8/6), ia menerima banyak keluhan dari orangtua siswa karena tidak bisa mengakses laman PPDB untuk melakukan pendaftaran. Orang tua, banyak yang tidak bisa membuka laman PPDB Jabar untuk melakukan pendaftaran anaknya dari pagi hari hingga siang hari.
"Pada PPDB hari pertama saya banyak menerima keluhan dari orangtua tentang laman pendaftaran PPDB yang tidak bisa diakses. Ini sangat disayangkan, karena membuat panik orangtua siswa," katanya.
Guru SMAN 9 Kota Bandung ini menilai, dengan hang-nya laman pendaftaran PPDB sangat ironis dengan sistem PPDB online di tengah pandemi ini. Tidak bisa diaksesnya laman pendaftaran PPDB tersebut bisa disebabkan karena human error dan technical error.
"Kalau human error, bisa jadi karena kesalahan operator. Kalau technical error bisa jadi karena server yang down karena banyak yang mengakses," katanya.
Selain itu, kata dia, adanya warga yang datang ke sekolah yang dituju menandakan sosialisasi PPDB tidak maksimal. "Kami masih terus pantau pelaksanaan PPDB ini hingga hari terakhir nanti. Harusnya, semua masalah bisa diantisipasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika