REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dalam suasana pandemi Covid-19 tidak wajar. Wali Kota Solo itu juga menilai, Pilkada serentak yang sudah ditetapkan akan digelar pada 9 Desember terkesan dipaksakan.
Rudyatmo menjelaskan alasannya, pilkada di tengah pandemi berisiko dari sisi kesehatan, sarat dengan politik uang, serta tingkat partisipasi masyarakat kemungkinan besar tidak memenuhi target. "Sudah saya sampaikan bahwa pilkada dalam Covid-19 ini menurut saya kok ora wajar. Karena pesta demokrasi ini kan bergembira menurut Presiden. Itu kan pesta harus gembira tidak boleh sedih dan takut tidak boleh intimidasi dan sebagainya," kata Rudyatmo.
Menurutnya, dengan Kondisi yang belum stabil, dia tidak bisa memaksa warga Kota Solo untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terlebih, tidak ada jaminan keamanan dari paparan Virus Corona. Sehingga, partisipasi pemilih jika Pilkada tetap 9 Desember 2020 dikhawarirkan sulit memenuhi target KPU sebesar 70 persen.
"Sehingga jika dilakukan tanggal 9 Desember itu nanti Pandemi Covid-19 belum stabil itu nanti yang mau datang atau tidak itu tergantung masyarakat masing-masing," imbuhnya.
Di samping itu, dalam kondisi wabah seperti ini pelaksanaan pilkada dinilai rentan dengan politik uang. Sebab, pengawasan tidak bisa maksimal. "Mohon maaf tidak ada yang mau mantau kok. Siapa yang mau mantau. Malah jadi korban. Artinya besok pun yang mau datang ke TPS kalau tidak ada amplopnya kadang tidak mau juga. Ini bentuk kegagalan pemilu karena dipaksakan," jelasnya.
Dia berharap, pelaksanaan Pilkada serentak ditunda sampai tahun depan, atau pada saat kondisi sudah memungkinkan. Meski demikian, terkait kesiapan DPC dia mengklaim mesin partai selalu siap, meskipun regu penggerak pemilih (guraklih) tidak dapat dimaksimalkan.
Rudyatmo menambahkan, saat ini DPC sudah kehabisan tenaga dan anggaran karena semuanya dikerahkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga jika dipaksakan untuk kegiatan kampanye tidak memungkinkan.
"Kemarin saya sempat menyampaikan waktu masih awal status KLB (Kejadian Luar Biasa), kalau Pilkada dilaksanakan tahun ini DPC sudah kehabisan tenaga dan uang ya jelas lah. Ini teman-teman saya seperti melebihi kampanye, tiap pekan nyemproti supaya kondisi biar landai," ungkapnya.
Nantinya, kalau sudah ada rekomendasi pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPC baru akan membentuk tim pemenangan. Sebab, hal itu merupakan perintah partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika