Kamis 11 Jun 2020 15:11 WIB

Mahasiswa Lempari Telur Busuk ke Gedung DPRD Banten 

DPRD saat ini gagal dalam melakukan tugasnya dalam mengawal aset Banten yakni Bank Ba

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Agus Yulianto
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  melakukan aksi pelemparan telur busuk ke Kantor DPRD Provinsi Banten, Kamis (11/6). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kinerja dewan terkait polemik pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Foto: dok. HMI Banten
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi pelemparan telur busuk ke Kantor DPRD Provinsi Banten, Kamis (11/6). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kinerja dewan terkait polemik pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi pelemparan telur busuk ke Kantor DPRD Provinsi Banten. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kinerja dewan terkait masalah pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan Gubenur Banten Wahidin Halim (WH). 

Koordinator Aksi Ari Opanda mengatakan, para anggota dewan terkesan diam dan minim menggunakan hak interpelasinya terkait masalh pemindahan RKUD. Pihaknya menyatakan mosi tidak percaya terhadap legislatif yang saat ini gagal dalam melakukan tugasnya dalam mengawal aset Banten yakni Bank Banten.

"Kami tidak puas dengan kinerja legislatif yang seperti buta fungsi dalam menjalankan tugas. Dari 85 anggota perwakilan rakyat, tapi hanya 15 anggota dari jumlah keseluruhan artinya di bawah 20 persen yang menginterpelasi," kata Ari saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (11/6).

Menurutnya, DPRD Banten telah kehilangan etos kerja dilihat dari sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi masalah pemindahan RKUD. "DPRD kehilangan etos kerja padahal jelas mereka adalah representasi Rakyat " katanya.

Sementara Ketua Umum HMI cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma dalam orasinya mengatakan, keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh ditengah pandemi. Menurutnya, pemprov dan DPRD harusnya fokus mengatasi andemi, namun malah gagal melakukan tugasnya hingga menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

"Seharusnya Eksekutif dan legislatif fokus mengatasi pandemi, ini malah membuat keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga membuat gaduh. DPRD gagal melakukan tugas dan fungsinya,” ujar Faisal.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement