REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Zoom mengungkapkan pemerintah China meminta untuk menghentikan empat pertemuan publik yang diadakan di platform konferensi video tersebut pada 4 Juni lalu dalam rangka memperingati 31 tahun tragedi penumpasan aktivis prodemokrasi di lapangan Tiananmen.
Dikutip dari Reuters, Zoom, Kamis (11/6), mengatakan tidak memberikan informasi pengguna atau konten pertemuan apapun kepada pemerintah China, dan tidak akan mengizinkan permintaan lebih lanjut dari China yang memengaruhi pengguna di luar negara tersebut.
"Pemerintah China memberi tahu kami bahwa kegiatan ini ilegal di China dan meminta agar Zoom menghentikan rapat dan akun pengguna yang menggelar pertemuan," kata Zoom.
Pernyataan perusahaan tersebut datang menyusul penutupan sementara tiga akun, satu berbasis di Hong Kong dan dua di Amerika Serikat, setelah mereka mengadakan acara tersebut.
Zoom memutuskan untuk mengakhiri tiga pertemuan dan untuk sementara menangguhkan akun penyelenggara pertemuan karena saat ini tidak dapat menghapus peserta tertentu atau memblokir peserta dari negara tertentu untuk bergabung dalam rapat.
Zoom mengatakan tidak mengakhiri satu dari empat pertemuan yang dianggap "tidak mengganggu" dikarenakan tidak ada peserta dari China daratan. Saat ini, Zoom dilaporkan telah mengembalikan tiga akun lain yang pada awalnya ditangguhkan atau dihentikan.