REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan, rudal jelajah yang digunakan dalam beberapa serangan terhadap fasilitas minyak dan bandara internasional di Arab Saudi tahun lalu berasal dari Iran, Kamis (11/6). Temuan itu diketahui dari beberapa barang yang disita oleh Amerika Serikat (AS).
"Sekretariat menilai bahwa rudal jelajah dan, atau bagian-bagiannya yang digunakan dalam empat serangan berasal dari Iran," ujar Guterres.
Laporan Reuters yang dikutip dari pernyataan Guterres untuk Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menyatakan, senjata sitaan dan material lain yang disita AS pada November 2019 dan Februari 2020 berasal dari Iran. Beberapa memiliki karakteristik desain yang mirip dengan yang diproduksi oleh entitas komersial di Iran, atau memiliki tanda-tanda Farsi.
Guterres menyatakan, beberapa barang dikirim ke negara itu antara Februari 2016 hingga April 2018. "Barang-barang ini mungkin telah ditransfer dengan cara yang tidak konsisten" ujarnya merujuk pada resolusi Dewan Keamanan 2015 yang mengabadikan kesepakatan Teheran dengan kekuatan dunia untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.
Sekretaris Jenderal PBB itu juga mengatakan, pesawat nirawak yang digunakan dalam serangan Mei dan September pun berasal dari Iran. Dia menyatakan, PBB telah mengamati bahwa beberapa barang dalam dua serangan AS itu identik atau serupa dengan yang ditemukan di puing-puing rudal jelajah dan nirawak yang digunakan dalam serangan 2019 di Arab Saudi.
Guterres mengatakan dalam surat 22 Mei, utusan Iran di PBB mengatakan belum ada kebijakan Iran untuk mengekspor senjata yang melanggar embargo senjata yang relevan dari DK. Iran akan terus secara aktif bekerja sama dengan PBB.
Misi Iran untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar pada laporan PBB tersebut. Namun, AS mendorong DK PBB beranggotakan 15 negara untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir Oktober di bawah kesepakatan nuklir. Kekuatan veto Rusia dan China telah mengisyaratkan menolak langkah tersebut.
Guterres melaporkan dua kali setahun kepada DK PBB tentang implementasi embargo senjata terhadap Iran dan pembatasan lain yang tetap berlaku setelah kesepakatan. DK PBB pun akan membahas laporan terbaru Guterres akhir bulan ini.
Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, mengatakan akan mendorong rancangan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata di Iran dalam waktu segera. Jika Washington tidak berhasil, dia telah mengancam akan memicu kembalinya semua sanksi AS terhadap Iran di bawah kesepakatan nuklir, meskipun telah keluar dari perjanjian pada 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika