Jumat 12 Jun 2020 22:17 WIB

Antisipasi Covid-19, Kaltara Siapkan 5 Ribu Alat Rapid Test

rapid test itu akan digunakan untuk memeriksa masyarakat yang kurang mampu

Petugas kesehatan mengambil sampel darah pedagang saat tes diagnostik cepat atau rapid test Covid-19 di Pasar Leuwipanjang, Kota Bandung, Kamis (11/6). Pemerintah Kota Bandung melakukan rapid test secara acak terhadap pedagang terkait adanya salah satu pedagang di pasar tersebut positif terpapar virus Corona (Covid-19)
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Petugas kesehatan mengambil sampel darah pedagang saat tes diagnostik cepat atau rapid test Covid-19 di Pasar Leuwipanjang, Kota Bandung, Kamis (11/6). Pemerintah Kota Bandung melakukan rapid test secara acak terhadap pedagang terkait adanya salah satu pedagang di pasar tersebut positif terpapar virus Corona (Covid-19)

REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan 5.000 unit alat pemeriksaan cepat (rapid test) untuk mengetahui secara cepat gejala awal COVID-19.

Gubernur Kaltara Irianto Lambriedi Tanjung Selor, Jumat (12/6), mengatakan alat rapid test itu akan digunakan untuk memeriksa masyarakat yang kurang mampu secara finansial, anak sekolah atau mahasiswa yang akan berangkat kuliah ke luar daerah.

Kemudian untuk warga yang memiliki keperluan berobat ke luar daerah serta Aparat Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di luar daerah.

"Beberapa kategori ini diperiksa tanpa dipungut biaya atau gratis, untuk orang mampu tidak gratis," kata gubernur.

Dinas Kesehatan sedang memproses mengadakan 5.000 unit. "Namun saya minta itu ditambah lagi. Minimal bisa sampai 10.000 unit," katanya. Untuk kategori itu akan digratiskan," ujarnya.

Pelayanan pemeriksaan cepat ada kriterianya. Syarat rapid test gratis tengah digodok oleh instansi teknis. Wacananya, harus ber-KTP Kaltara, memiliki Surat Keterangan dan atau Pengantar RT.

"Tetapi kita tidak ingin mempersulit secara administrasi. Kalau mendesak, ya tidak apa-apa (tanpa syarat administrasi). Kan tugas kita menolong masyarakat. Kalau APBD kita memadai dan mampu, kita upayakan rapid test lebih banyak,” kata gubernur.

Jika terdapat daerah yang tergolong zona merah dan penyebarannya sangat berbahaya, Irianto katakan akan dilakukan rapid test secara parsial. Jika hasilnya reaktif, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab.

“Rapid test itu hanya untuk mengetahui gejala awal. Setelah itu kita tindaklanjuti dengan tes PCR atau swab test. Rapid test itu harganya Rp200 ribu," katanya.

Makanya sebagian besar rumah sakit pemerintah membayar Rp450 sampai Rp900 ribu, karena alat itu harus disimpan bagus, ada alat dan ada petugasnya. Kalau tes (Polymerase Chain Reaction) PCR itu rata-rata Rp2 juta sampai Rp2,5 juta satu spesimen.

Gubernur menginformasikan sebanyak 75 santri asal Tanjung Selor dan Kota Tarakan yang akan pulang ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur akan menjalani rapid test gratis hari Ahad (14/6).

"Kemudian kemarin ada 70 masyarakat pedalaman dan perbatasan yang kita gratiskan rapid test. Mereka sudah balik ke kampungnya. Jadi rapid tes secara gratis itu ada kriterianya, melihat beberapa indikator,” ujarnya.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement