REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pakar Universitas Hasanuddin memberikan sejumlah rekomendasi penanganan Covid-19 kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Sejumlah pendekatan harus dilakukan agar Covid-19 di Sulawesi Selatan dapat terkendali.
Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan pendekatan pertama adalah secara struktural. Para pakar merekomendasikan gugus tugas harus berkesinambungan hingga struktur pemerintahan terbawah di masyarakat.
"Mulai kecamatan, kelurahan/desa, hingga ke ranting-ranting RW-RT, sehingga arus dan alur komando intervensi ke masyarakat bisa seragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat," kata Dwia, dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Selain pendekatan struktural, dibutuhkan pendekatan kultural. Nilai-nilai budaya lokal dan karakteristik lingkungan dengan melibatkan para tokoh seperti ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Tim gugus juga harus mampu mengklasifikasi isu-isu penting dan memetakan persoalan tertentu yang masih resisten. Secara aktif, gugus tugas juga harus melakukan dialog langsung dengan melibatkan tokoh dan lembaga sosial kemasyarakatan.
Perhatian khusus juga harus diberikan terhadap masyarakat miskin yang rentan terhadap dampak ekonomi dan dampak penularan Covid-19. "Bantuan sosial diutamakan kepada keluarga miskin yang terkonfirmasi Covid untuk menopang ekonomi keluarga akibat isolasi dan karantina," kata dia lagi.
Pemerintah diharapkan terus membangun kepercayaan masyarakat dan terus memberikan informasi informasi aktual dan terbarukan. Informasi kepada masyarakat harus seragam antar komponen pejabat struktural dan disampaikan oleh juru bicara khusus yang ditunjuk.
Selain itu, diperlukan pemeriksaan rapid/PCR test secara berkelanjutan. Tes harus dilakukan secara massif ke seluruh komunitas baik yang rentan maupun yang berpotensi rentan.
Dwia juga menambahkan, perlu dilakukan perbaikan dan revisi protokol pengurusan, pemulasaran dan penguburan jenazah Covid-19. Namun, harus mengharmonisasikan protokol dari WHO, Kemenkes, persatuan ahli forensik dengan kondisi sosial budaya masyarakat tanpa meninggalkan esensi protokoler kesehatan layanan Covid-19.
Pemerintah juga diharapkan memberikan support dan penghargaan kepada para tenaga medis yang terlibat dalam usaha promotif, preventif dan kuratif pada semua layanan kesehatan penderita Covid-19. "Baik di Rumah Sakit, laboratorium, hotel, dan tempat layanan lainnya (biaya akomodasi, transportasi, dan insentif)," kata Dwia.
Lebih lanjut, yang tidak kalah penting adalah mengambil tindakan tegas terhadap segala hal yang terkait penyebaran hoaks atau segala tuduhan tidak berdasar yang ditujukan kepada petugas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika