REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakin penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini tidak memengaruhi likuiditas perbankan. Terlebih, saat ini masyarakat disebut memiliki kelebihan dana.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR)  Deni Ridwan mengatakan, meski pandemi Covid-19 menekan perekonomian masyarakat, Deni optimistis, penerbitan SBN Ritel tetap akan diminati dan tidak berdampak negatif terhadap likuiditas perbankan. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Mei 2020, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 9,78 persen secara year on year (yoy), sedangkan kredit tumbuh melambat menjadi 4,16 persen (yoy).

Nilai DPK yang dihimpun perbankan pada periode mingguan tersebut adalah senilai Rp 6.150 triliun sedangkan penyaluran kreditnya senilai Rp 5.637 triliun. Sementara itu, Deni mengatakan, target penerbitan ORI017 tidak terlalu besar, yakni antara Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun. "Sehingga, diharapkan tidak mengganggu likuiditas perbankan," ujar Deni kepada Republika, Ahad (14/6).

Kemenkeu membuka kemungkinan perubahan jadwal dan jenis SBN ritel yang diterbitkan sepanjang 2020. Deni mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan masukan dari Mitra Distribusi SBN. 

Mereka menyebutkan, masyarakat atau investor saat ini memiliki kelebihan dana yang dapat diinvestasikan. Di sisi lain, masyarakat tetap ingin instrumen investasinya dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan mendesak.

Deni menilai, karakteristik SBR yang tidak dapat dialihtangankan hingga dua tahun dinilai Deni kurang menarik untuk kebutuhan masyarakat sekarang. Oleh karena itu, penawaran instrumen ORI yang bersifat dapat diperdagangkan (tradable) dipercepat. "Makanya, kita tawarkan ORI017 saat ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika