REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- New normal diklaim hanya diadopsi oleh daerah dengan angka reproduksi virus (Rt) di bawah 1, yang mengindikasikan tingkat penularan yang telah terkendali, sehingga diyakini tidak akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 meski masyarakat melakukan aktivitas secara normal. Namun statistik Rt di Indonesia diyakini tidak akurat terkait rendahnya kualitas data.
Kapasitas pengujian yang rendah dan waktu pelaporan dari pengujian yang sangat lama, dikombinasikan dengan kemampuan yang rendah dalam identifikasi dan karantina kontak erat dari kasus, membuat estimasi Rt menjadi bias dan cenderung overestimate.
Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memandang bahwa perlu ada indikator yang tepat lebih tepat untuk menggambarkan kesiapan daerah untuk adopsi new normal yaitu berdasarkan karakteristik daerah yang menjadi sumber penyebaran Covid-19.
“IDEAS mengidentifikasi tiga faktor penentu resiko penyebaran Covid-19 Kabupaten-Kota, yaitu interaksi sosial, keterpaparan eksternal dan mobilitas penduduk,” ungkap Fajri Azhari, Peneliti IDEAS, di Tangerang Selatan, Ahad (14/6).
Fajri menjelaskan faktor penentu pertama yaitu interaksi sosial, dimana berperan signifikan dalam penyebaran Covid-19 karena mendorong intensitas kontak dan kedekatan fisik antarpenduduk. Dia membagi interaksi sosial dengan dua variabel yaitu kepadatan penduduk dan ukuran populasi suatu wilayah.
Kepadatan penduduk tertinggi didominasi daerah perkotaan, terutama kota-kota besar di Jawa. Sedangkan ukuran populasi tertinggi di dominasi kota besar dan daerah pedesaan penyangga metropolitan, terutama di Jawa.
“Dengan berakhirnya PSBB, menjadi tantangan besar untuk terus menjaga pembatasan sosial terutama di metropolitan utama Jawa yang kini merupakan episentrum wabah, demi melindungi lebih dari 150 juta penduduk Jawa,” kata Fajri.
Faktor penentu penyebaran wabah Covid-19 yang kedua adalah keterpaparan eksternal, dimana suatu daerah menarik minat kedatangan penduduk dari luar wilayah karena daya tarik yang dimiliki daerah tersebut.
“Arus masuk pelancong dan pendatang yang tinggi, lintas daerah dan bahkan lintas negara, membuat suatu daerah rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Kami membagi keterpaparan eksternal ini dengan dua variabel yaitu ukuran sektor pariwisata dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA),” ujar Fajri.
Daerah dengan ukuran sektor pariwisata yang besar, diukur dari pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor akomodasi dan penyediaan makan-minum, didominasi oleh daerah-daerah di destinasi wisata utama nasional, seperti Bali dan Yogyakarta.
Serupa dengan daerah wisata, daerah dengan kekayaan SDA yang berlimpah cenderung menarik investasi dari luar daerah dan karenanya tenaga kerja luar wilayah, bahkan menarik investasi dan tenaga kerja asing. Daerah kaya SDA ini didominasi oleh daerah sentra tambang migas dan batu bara seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua.
“Inilah sebab banyak daerah di luar Jawa meski memiliki kepadatan penduduk yang rendah, tetapi memiliki resiko penyebaran Covid-19 yang tinggi. Seperti Kabupaten Mimika dimana PT Freeport berlokasi, tercatat menjadi episentrum wabah di Papua Barat. Kota Denpasar yang merupakan gerbang Bali sebagai destinasi wisata dunia, menjadi episentrum wabah di Bali,” tutur Fajri.
Faktor penentu penyebaran Covid-19 terpilih terakhir adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk baik yang dilakukan secara rutin maupun insidental dominan dipengaruhi oleh aktivitas bekerja. Mobilitas akibat motivasi ekonomi ini adalah sumber penyebaran Covid-19 yang signifikan terkait frekuensi dan jumlah pergerakan manusia-nya.
“Daerah dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi ini didominasi oleh kawasan aglomerasi, dimana kota inti menjadi pusat bisnis dengan daerah penyangga menjadi kawasan pemukiman. Hal ini menjadi sumber utama tingginya jumlah perjalanan harian, seperti di Jabodetabek, Surabaya Raya, Bandung Raya dan Medan Raya,” ungkap Fajri.
IDEAS membagi mobilitas penduduk ini dengan tiga variabel, yaitu penduduk yang bekerja di luar wilayah (asal komuter), penduduk daerah lain yang bekerja di dalam wilayah (tujuan komuter), dan penduduk yang bermigrasi ke daerah lain (asal diaspora).
Sebagai misal, 472 ribu penduduk Kota Bekasi dan 462 ribu penduduk Kota Depok pulang dan pergi setiap hari untuk bekerja ke luar wilayah. Sementara itu, Jakarta Selatan setiap hari menjadi tujuan dari 777 ribu orang dari daerah lain yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan.
Peneliti IDEAS lainnya, Febbi Meidawati menyimpulkan dengan perbedaan tingkat resiko penyebaran Covid-19 antar daerah, maka menjadi penting untuk mendesain new normal yang berbeda antar daerah sesuai tingkat resiko penyebaran Covid-19. Semakin tinggi tingkat resiko penyebaran Covid-19 suatu daerah, semakin ketat protokol new normal yang harus diadopsi oleh daerah tersebut.
“Protokol new normal dasar untuk semua daerah meliputi mengenakan masker wajah dan face shield, kebiasaan mencuci tangan dan jaga jarak aman fisik. Protokol new normal untuk semua daerah lainnya adalah peningkatan kapasitas pengujian (testing) serta pelacakan dan karantina kontak erat kasus (tracing) secara masif,” kata Febbi dalam kesempatan yang sama.
“Untuk daerah dengan tingkat resiko lebih tinggi, maka protokol new normal yang lebih ketat harus diberlakukan. Misal, untuk daerah dengan resiko tinggi seperti kawasan perkotaan, sekolah tetap harus diliburkan (school from home). Untuk kawasan aglomerasi-metropolitan, terutama di Jawa, bahkan perkantoran dan pabrik pun tetap harus diliburkan (work from home). Protokol ini terus dilakukan hingga wabah benar-benar reda atau vaksin telah ditemukan,” tambah Febbi.
Peran pemerintah daerah menjadi krusial untuk menetapkan tingkat resiko penyebaran Covid-19 ini. Dengan lebih memahami kondisi riil epidemiologi dan kapasitas sistem kesehatan daerah, pemerintah daerah dapat menentukan protokol new normal mana yang paling sesuai untuk daerah mereka. "Jangan pernah bertaruh dengan keselamatan masyarakat,” tutup Febbi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika