REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kontrol secara ketat oleh pemerintah daerah terhadap aktivitas masyarakat akan dapat mengubah tingkat bahaya virus corona baru (Covid-19). "Berbahaya jika tidak ada kontrol dari pemerintah maupun pusat konsumsi kolektif yang menjadi tempat berkumpul masyarakat," kata pakar sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono di Solo, Ahad (14/6).
Ia mengatakan pusat konsumsi kolektif tersebut, di antaranya mal, gedung bioskop, dan kantor-kantor. "Jadi harus mengatur betul, misalnya mal, jumlah orang yang masuk harus dibatasi. Misalnya sudah sepertiga dari total kapasitas yang masuk maka harus dihentikan. Itu memang agak sulit karena harus diumumkan," katanya.
Ia mengatakan kuncinya ada kontrol yang tepat dan tegas dari pemerintah. Menurut dia, jika kontrol tersebut sudah berjalan pemerintah bisa mulai menguranginya, sedangkan kontrol bisa diambil alih oleh pengelola pusat konsumsi kolektif tersebut.
"Apakah itu mal, rumah sakit, kantor-kantor, toko, atau gedung bioskop. Sekarang yang masih terkontrol kan layanan publik, termasuk sekolahan. Kalau sekolahan sudah dibuka maka harus dikontrol juga," katanya.
Ia mengatakan jika pelaksanaan kontrol berjalan dengan optimal, mungkin daerah yang sebelumnya berstatus zona merah berubah menjadi hijau. Kendati demikian, katanya, dibutuhkan juga kesadaran masyarakat mengingat selama ini pemerintah lebih banyak melakukan pengendalian penyebaran Covid-19 dari sisi sosiologi, di antaranya jaga jarak, pembatasan sosial, dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker.
"Kalau pengendalian dari sisi medis sudah mulai baik, mulai dari obat hingga tata cara pengobatannya pasti kondisinya juga akan lebih. Kalau sekarang kan belum, sementara ini belum betul-betul ditemukan vaksinnya tetapi sudah ada tes cepat. Maka ini harus diimbangi dengan perilaku masyarakat. Pada prinsipnya mereka harus tetap terkontrol," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika