Senin 15 Jun 2020 11:36 WIB

DKI Terapkan Dua Jam Kerja ASN, Antar Shift Selisih Tiga Jam

Pengaturan jam kerja dilakukan untuk menghindari kepadatan

Rep: amri amrullah/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat akan bekerja di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6). PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai bekerja di kantor pada Senin (8/6), dengan ketentuan kapasitas sebesar 50 persen dari jumlah pegawai yang terbagi dalam dua sif dan waktu kerja paling sedikit 7,5 jam sehari
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat akan bekerja di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6). PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai bekerja di kantor pada Senin (8/6), dengan ketentuan kapasitas sebesar 50 persen dari jumlah pegawai yang terbagi dalam dua sif dan waktu kerja paling sedikit 7,5 jam sehari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai awal pekan ini mulai menerapkan secara efektif dua jadwal kerja berbeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Penerapan dua jam kerja tersebut bertujuan mengurangi penumpukan dan interaksi pekerja di tempat kerja dan jam-jam sibuk seperti stasiun dan halte bus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengaturan jam kerja bagi karyawan di Jakarta baik negeri atau swasta, diatur dua jam kerja. Ia memaparkan untuk jam kerja ASN, mulai efektif pekan ini, dimana sudah dibuat aturannya minimal selisih atau jeda antar shift kerja 2 hingga 3 jam."Jam kerja baik ASN maupun swasta itu sudah dibuatkan jeda dalam aturannya minimal 2 jam," kata Anies kepada wartawan, saat meninjau perjalanan penumpang di stasiun Bogor, Senin (15/6). Ia mengungkapkan disepakati maksimal menjadi 3 jam selisih antara shift satu dan dua.

Tujuannya untuk menghindari kepadatan. Anies menekankan ini semua dikerjakan bukan semata mata  untuk memenuhi peraturan. Namun untuk keselamatan pekerja dan keselamatan seluruh masyarakat. Jadi apapun pengaturan yang dilakukan harap dijalani dengan baik. "Karena itu untuk melindungi kita semua," ujarnya.

Anies mengungkapkan atas upaya mengurai kepadatan pekerja yang datang Senin pagi ke Jakarta, pihaknya juga telah mengupayakan 50 angkutan bus ke Jakarta. Angkutan bus ini akan disiagakan di beberapa stasiun dari arah Bogor, seperti Stasiun Bogor, Stasiun Cilebut dan Stasiun Bojong Gede.

Tujuan penyediaan bus ini adalah alternatif bagi penumpang KRL yang menunggu lama bisa memakai bus ini ke Jakarta secara gratis."Kami di Jakarta ikut memfasilitasi bus sekolah yang dikirim ke beberapa lokasi stasiun termasuk Bogor. Semula semua ke Bogor namun diatur kembali agar bisa membawa ke beberapa ke stasiun," jelas Anies.

Semua langkah ini,  merupakan upaya bersama baik Pemprov DKI, Pemerintah Kota Bogor dan PT KAI dalam hal ini Kerrta Commuter Indonesia (KCI) yang sudah siap berkoordinasi dan bekerjasama mengurangi penumpukkan penumpang di KRL melalui pengaturan jam kerja dan pencegahan penumpukan dari kedatangan penumpang di setiap stasiun arah Bogor menuju Jakarta.

Karena itu, Anies juga menyampaikan apresiasi terimakasih pada KAI yang sudah mengatur amat baik antrean, menghindari penumpukan penumpang. Anies mengimbau kepada pekerja dan karyaean khususnya yang ke Jakarta baik yang melalui angkutan umum atau tidak, setiba di Jakarta semua pihak untuk tetap mentaati semua Protokol kesehatan. Tetap memakai masker, jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, selalu rutin cuci tangan dan selalu mempertimbangkan 50 persen kapasitas saat masuk ke suatu tempat.

Di tempat yang sama, Walikota Bogor, Bima Arya mengakui pada awal pekan ini, kondisi antrean di Stasiun Bogor jauh lebih baik dari pekan lalu. Ia melihat ada tiga hal mengapa terjadi perubahan pengurangan penumpukan penumpang baik pekerja/karyawan serta masyarakat umum yang menaiki kereta listrik. Pertama karena ada bis bantuan dari Jakarta 30 dan ditambah Pemkot 10 jadi 40. Jadi relatif lebih cair "Kedua, sistem antrean yang jauh lebih baik oleh teman-teman KAI dan KCI sehingga lebih rapi, tidak menumpuk," ungkap Arya.

Ketiga, ungkap dia, ada data banyak penumpang yang memilih berangkat lebih awal baik mulai tadi malam dibanding Senin pagi. Hal itu juga bisa jadi karena mulai dijalankannya secara efektif dua jadwal jam kerja atau shift kerja terutama bagi ASN DKI. "Jadi situasinya walaupun masih padat tapi jauh lebih bisa kita urai," imbuhnya.

Bima Arya menekankan penguraian penumpang seperti ini akan terus dievaluasi. Termasuk juga dampak pengaturan shift jam kerja yang dibelah antara pagi dan yang lebih siang jam 8 pagi dan jam 11 siang. Dan penerapan dua shift kerja ini masih belum maksimal, karena baru ASN, BUMD dan sebagian swasta yang menerapkan. Ia berharap ini lebih maksimal hingga dua shift kerja bisa diterapkan ke semua pekerja.

"Mudah-mudahan ini berjalan baik karena harus dicatat, ini belum sampai 50 persen penumpang. Jadi ketika lebih lagi, tentunya harus ada koordinasi lebih lanjut, pengaturan lebih lanjut," katanya.

Direktur PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan mulai terurainya penumpang kereta di Stasiun Bogor ini merupakan hasil koordinasi yang sangat bagus antara PT KAI sebagai operator bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bogor. Artinya dengan pembatasan kapasitas kereta, maka perlu koordinasi.

"Artinya himbauan dari hulu untuk shift kerja itu bisa diatur. Kita tunjukkan hari ini bahwa Bogor lebih tertata dibandingkan minggu lalu," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement