REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) Suparman berharap pemerintah memikirkan lagi tentang penanganan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang lebih efektif dan diikuti oleh semua peserta didik. Keterbatasan alat komunikasi dan ketersediaan pulsa dan jaringan menjadi masalah yang harus dievaluasi. 

"Setelah menjalani tiga bulan PJJ banyak guru secara nasional yang sudah makin terlatih untuk menerapkan PJJ dengan terus dievaluasi efektivitasnya. Hanya saja, untuk masyarakat yang sangat terbatas dengan sarana IT-nya harus dibantu oleh pemerintah, pusat maupun daerah," kata Suparman, Selasa (16/2). 

Pemerintah daerah, kata dia, harus menyediakan pembelajaran daring secara bersama-sama. Menurutnya, akan baik apabila pemerintah daerah menyediakan seperti dalam bentuk google meet atau zoom dan melakukan pelatihan kepada guru-gurunya. 

Selain itu, satu pekan sekali juga bisa dilakukan evaluasi bagi guru dan orang tua sekolah terkait pembelajaran ini. Hal ini penting supaya pembelajaran di rumah lebih terkoordinir oleh sekolah dengan jadwal fleksibel yang disepakati bersama. 

Lebih lanjut, Suparman juga mengatakan kondisi pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah sistem kurikulum. PJJ di masa depan bisa jadi semakin sering digunakan. Oleh karenanya, evaluasi dan perencanaan PJJ tidak hanya diniatkan untuk mengatasi pandemi. 

"Jika pandemi ini berlarut-larut atau akan menjadi tahapan-tahapan dalam kehidupan kita kelak maka PJJ akan menjadi bagian dari kurikulum utama pendidikan kita," kata dia lagi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika