REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam mantan penasihat keamanan nasional, John Bolton. Bolton dinilai akan melanggar hukum dan menghadapi pertanggungjawaban pidana jika buku yang telah ditulisnya tentang bekerja selama di Gedung Putih diterbitkan.
"Saya akan menganggap setiap percakapan dengan saya sebagai presiden yang sangat rahasia. Jadi itu berarti bahwa jika dia menulis buku dan jika buku itu keluar, dia melanggar hukum," kata Trump dilansir Reuters, Senin (15/6).
Trump mengatakan Bolton tahu telah membocorkan informasi rahasia dalam bukunya. Saat ini, dia belum menyelesaikan proses pengecekan yang diperlukan untuk buku yang memiliki akses ke informasi sensitif.
"Itu disebut tanggung jawab pidana. Itu hal yang besar," kata Trump mengingatkan.
Trump menyatakan masalah penerbitan informasi rahasia termasuk percakapan dengan presiden menjadi lebih buruk jika dia berbohong tentang percakapan itu. Pernyataan berbohong itu mungkin akan muncul di beberapa kasus.
"Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Mereka ada di pengadilan, atau mereka akan segera berada di pengadilan," kata Trump yang mengaku belum membaca buku tersebut.
Jaksa Agung William Barr mengatakan bahwa Departemen Kehakiman berusaha membuat Bolton menyelesaikan proses pembersihan. Proses ini membuat penghapusan informasi rahasia yang diperlukan agar tidak bocor.
Trump memecat Bolton pada September setelah 519 hari bekerja di tengah mendidihnya berbagai masalah kebijakan luar negeri. Buku yang dimaksud berjudul The Room Where Happened: A White House Memoir akan diterbitkan pada 23 Juni.
Penerbit buku Simon and Schuster mengatakan buku itu memberikan gambaran tentang proses pengambilan keputusan Trump yang acak tidak konsisten. Buku itu merinci transaksi Trump dengan China, Rusia, Ukraina, Korea Utara, Iran, Inggris, Prancis dan Jerman.
"Ini adalah buku yang tidak ingin Anda baca oleh Donald Trump," kata Simon and Schuster.
Direktur Pidato, Privasi, dan Proyek Teknologi American Civil Liberties Union, Ben Wizner, mengatakan upaya untuk memblokir publikasi buku itu pasti akan gagal. "Seperti biasa, ancaman pemerintah tidak ada hubungannya dengan menjaga keamanan nasional, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan menghindari skandal dan rasa malu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika