REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Militer Korea Utara (Korut) siap mengambil tindakan jika kelompok-kelompok pembelot melakukan aksi melanjutkan kampanye propaganda. Ini merupakan peringatan terbaru yang dilaporkan oleh kantor berita resmi negara tersebut pada Selasa (16/6).
Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan telah mempelajari aksi untuk memasuki zona demiliterisasi (DMZ), yang merupakan wilayah perbatasan dengan Korsel, di bawah pakta antar-Korea. Dalam sebuah pernyataan, KPA mengatakan akan dengan cepat mengimplementasikan setiap keputusan pemerintah.
Ketegangan Korut dan Korsel kembali meningkat ketika Pyongyang mengancam akan memutuskan hubungan antar-Korea. Negara terisolasi itu juga mengambil tindakan balasan atas selebaran, yang membawa pesan-pesan kritis terhadap pemimpin Kim Jong Un, termasuk mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Pada Sabtu (13/6), Kim Yo Jong, pejabat senior Partai Buruh yang memimpin pemerintahan Korut sekaligus adik perempuan Kim Jong Un mengatakan telah memerintahkan militer mempersiapkan tindakan selanjutnya. Sementara, Korsel dilaporkan mengambil tindakan hukum terhadap dua kelompok pembelot dengan mengatakan mereka menyulut ketegangan lintas-batas.
Langkah Korsel dinilai menimbulkan risiko bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Korsel. Kelompok pembelot juga dilaporkan akan terus melanjutkan rencana sesuai yang dijadwalkan pada pekan ini.