REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Tentara Korea Utara (Korut) siap bertindak apabila sekelompok warganya yang membelot ke Korea Selatan menyebar brosur berisi propaganda ke dalam negeri sosialis itu. Demikian informasi dari kantor berita KCNA.
Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan, pihak Korut masih mempelajari "rencana aksi" para pembelot untuk memasuki wilayah-wilayah yang telah dilucuti. Militer Korut juga berencana mengubah wajah "perbatasan jadi benteng pertahanan".
"Tentara kami akan segera menjalankan seluruh keputusan dan perintah partai serta pemerintah," kata KPA dalam pernyataan tertulisnya sebagaimana dikutip dari kantor berita Korut, KCNA.
Tensi di Korut memanas saat Pyongyang mengancam akan memutuskan hubungan antarnegara Korea dan membalas aksi penyebaran brosur propaganda. Brosur tersebut berisi informasi yang mengkritik pimpinan tertinggi Korut, Kim Jong-un. Salah satu poin kritik terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Korut.
Kementerian Pertahanan Korsel meminta Korut mematuhi pakta yang diteken bersama pada 2018. Dua pihak sepakat untuk menghentikan "seluruh kegiatan yang berbahaya" dan melucuti senjata dan struktur pertahanan di sekeliling Zona Demiliterisasi yang memisahkan Korsel dan Korut.
"Kami menanggapi situasi ini dengan serius," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo saat jumpa pers. "Militer kami telah disiagakan untuk merespons berbagai macam situasi," ujar dia.
Sejumlah kelompok pembelot kerap mengirim brosur berisi informasi, makanan, pecahan uang satu dolar AS, radio mini, dan kandar lepas (USB) berisi drama dan berita dari Korsel. Barang tersebut biasanya disimpan dalam balon atau botol yang dilarung menyeberangi sungai di perbatasan dua negara.
Saudari Kim Jong-un, Kim Yo-jong yang menjabat sebagai pejabat senior Partai Buruh, pada Sabtu (13/6) mengatakan ia telah memerintah tentara Korut untuk bersiap menjalani "perintah selanjutnya". Namun, perintah yang dimaksud Kim Yo-jong masih belum jelas.
Korsel berencana membawa sekelompok pembelot itu ke jalur hukum karena aksi mereka dinilai meningkatkan ketegangan di perbatasan. Selain itu juga meningkatkan risiko kepada warga yang tinggal dekat perbatasan, serta menyebabkan kerusakan lingkungan.
Namun, kelompok pembelot itu mengatakan mereka tetap akan melanjutkan misi kampanyenya pada minggu ini. Presiden Korsel, Moon Jae-in pada Senin (15/6) meminta Korut untuk tetap mematuhi perjanjian damai yang dicapai dua pimpinan negara serta melanjutkan dialog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika