REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut pengganti Idham Azis sebagai Kapolri, setidaknya harus memiliki lima kriteria. Diantaranya, calon Kapolri harus merupakan sosok yang nasionalis dan paham demokrasi sipil.
"Menghadapi gejolak sosial-politik yang terus berlangsung entah di daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip dan tegas dalam bertindak," kata Boni Hargen setelah dikonfirmasi, Selasa (16/6).
Dia melanjutkan, kriteria lainnya adalah Polri membutuhkan pimpinan yang dapat memperkuat kerjasama lintas sektoral, koordinasi antar agensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, hal itu agar ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
Boni berpendapat, kapolri yang baru juga harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya. Termasuk sambung dia, prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan perdagangan manusia.
Menurutnya, kepolisian juga harus menangkap tidak hanya para pelaku dalam negeri. Lanjutnya, diperlukan kerjasama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan luar negeri.
"Ke depan, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba," katanya.
Dia meneruskan, kriteria selanjutnya yang harus dimiliki kapolri baru yaitu memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian. Dia mengatakan, dengan begitu manajemen di internal Korps Bhayangkara dari tingkat pusat hingga daerah bisa berjalan baik.
Kriteria terakhir, kapolri baru harus sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintah. Menurutnya, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat dalam era pemerintahan saat ini.
"Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika