REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta Pemerintah menyampaikan secara tertulis permintaan penundaan rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kepada DPR. Abdul menerangkan, ini dilakukan agar memberikan kepastian terhadap penundaan RUU tersebut.
"Jawaban Pemerintah kepada DPR akan sangat baik kalau disampaikan secara tertulis kepada DPR, sehingga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat," ujar Abdul Mu'ti saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta, Selasa (16/6) malam.
Ia mengatakan, PP Muhammadiyah juga berharap masyarakat diberi pemahaman terkait penundaan dan alasan RUU itu ditunda. Khusus untuk DPR, Abdul Mu'ti juga meminta agar DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yakni menyerap aspirasi mengenai RUU tersebut. Ia mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang meminta agar RUU tersebut tidak dilanjutkan.
"DPR sebagai wakil rakyat, hendaknya menanggapi aspirasi arus besar di masyarakat yang meminta agar RUU HIP tidak dilanjutkan pembahasannya," ujarnya.
Namun demikian, ia mengimbau umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah untuk tetap tenang dalam menyikapi RUU tersebut. Ia mengatakan, ada agenda lebih penting yang dihadapi bangsa yakni bangkit dari pandemi Covid-19.
"Menanggapi persoalan ini harus secara cerdas jernih untuk kepentingan kita terfokus untuk mengatasi persoalan pandemi ini, kemudian tetap senantiaasa menjaga persatuan dan kerukunan umat berbangsa," ungkapnya.
Pada Selasa (16/6) malam, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kehadiran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Selasa (16/6). Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (16/6) malam itu membahas soal sikap Pemerintah terhadap pembahasan rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Ma'ruf kembali menegaskan, keputusan Pemerintah yang meminta DPR agar menunda pembahasan RUU HIP. Ini kata Wapres, setelah Pemerintah membahas dan memperhatikan berbagai tanggapan serta pandangan terhadap RUU inisiatif DPR tersebut.
Selain itu, saat ini Pemerintah masih fokus dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya. "Karena memang Pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid 19 dan dampaknya termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Karena itu, ia berharap sikap Pemerintah itu diterima oleh masyarakat secara luas. "Alhamdulilah keputusan pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, semoga respons ini juga direspons sama oleh juga ormas yang lain," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika